Penulis: Tanasyafira Libas Tirani | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah akan membangun 200 Sekolah Rakyat pada tahun 2025, yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan 200 Sekolah Rakyat disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada Jumat, 21 Maret 2025.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa program ini bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia
Sekolah ini akan memiliki konsep asrama dan mencakup tingkat pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA. Setiap Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa, meskipun diharapkan bahwa jumlah tersebut dapat tercapai dalam enam bulan pertama setelah pembukaan.
Dalam pidatonya pada Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo menekankan bahwa program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Ia menyatakan, “Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin,” dan menekankan pentingnya memberdayakan anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah agar mereka tidak terjebak dalam siklus kemiskinan.
Sebagai langkah awal, Presiden Prabowo menargetkan agar 53 Sekolah Rakyat pertama dapat diresmikan dalam waktu tiga bulan ke depan. Kementerian Sosial telah memiliki beberapa gedung yang siap direnovasi untuk mempercepat realisasi program ini, sementara 147 sekolah lainnya akan menyusul.
Dalam jangka panjang, Prabowo berharap setiap kabupaten di Indonesia akan memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat dalam lima tahun ke depan, dengan fokus pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
Dana Rp 100 Miliar/ Sekolah
Pembiayaan pembangunan Sekolah Rakyat ini akan dilakukan melalui anggaran pemerintah, dengan estimasi sekitar Rp100 miliar per sekolah. Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan pembangunan 200 titik Sekolah Rakyat tersebar di seluruh Indonesia, di mana 45 lokasi di antaranya sudah siap untuk menyelenggarakan pendidikan.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan bahwa sebagian besar lokasi yang diusulkan merupakan aset pemerintah daerah yang akan direnovasi untuk dijadikan sekolah.
Dari total 200 titik, lebih dari 160 lokasi telah diajukan oleh kepala daerah, dan beberapa di antaranya adalah lahan yang cukup luas untuk mendukung pembangunan sekolah.
Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran dan memastikan bahwa semua aspek, termasuk sarana dan prasarana, dapat terpenuhi sebelum operasional dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026. **
