Penulis : Jayadi | Editor : Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM-SEMARANG: Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI) tengah memfokuskan persiapan program Sekolah Rakyat, dengan salah satu lokasi utama di wilayah Jawa Tengah. Program ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sekarang sudah jalan, kurang tiga bulan lagi kita akan buka. Memang ini cepat sekali, persiapannya juga kita harus lembur terus,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat menghadiri sosialisasi dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Rabu (12/03/2025).
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul hadir bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Ia menjelaskan bahwa tahapan persiapan Sekolah Rakyat saat ini sudah berjalan dan dalam waktu kurang dari tiga bulan, sekolah ini akan mulai beroperasi.
Dari laman Kemensos, disebutkan persiapan tersebut meliputi pendalaman konsep, penyusunan instruksi presiden, peraturan presiden, cetak biru, serta penetapan tim formatur. Selain itu, rekrutmen tenaga pendidik dan pendaftaran calon peserta didik juga sudah mulai diproses.
Berita Memprihatinkan
Kapolres Ngada Diduga Terlibat Kekerasan Seksual di Bawah Umur, Jumlah Korban Versi Polda BerbedaBerita Polemik
Presiden Prabowo Tegas Terkait Tugas Prajurit TNI di K/L, Setelah Ramai Polemik Letkol Teddy
Selain sosialisasi program, Mensos Gus Ipul dan kepala daerah juga berdiskusi tentang rancangan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Para bupati dan wali kota yang hadir menyampaikan potensi lahan serta aset yang bisa direvitalisasi untuk dijadikan sekolah.
Pembentukan Sekolah Rakyat dapat menggunakan tiga pendekatan. Pertama, menggunakan aset gedung yang telah ada. Gedung milik pemerintah, baik Pemda maupun pemerintah pusat, telah siap digunakan.
Pendekatan kedua adalah revitalisasi aset, yaitu menggunakan aset eksisting yang representatif milik pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aset-aset ini akan diverifikasi, dicatat, dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
Pendekatan ketiga adalah melalui pembangunan gedung baru. Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan minimal 5–10 hektare. Sesuai arahan Presiden, pembangunan ini akan dimulai tahun ini dengan target 200 sekolah.
“Dari 200 sekolah tersebut, 100 dibiayai oleh APBN dan 100 lainnya berasal dari bantuan berbagai pihak,” terang Mensos Gus Ipul.
Saat ini, sudah ada 67 lokasi yang siap untuk dijadikan Sekolah Rakyat, meningkat dari 53 lokasi yang sebelumnya dilaporkan ke Presiden. Dari jumlah tersebut, 41 lokasi tercatat sebagai aset Kementerian Sosial yang tersebar di berbagai sentra dan balai. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi prioritas dalam tahap awal implementasi program ini.
Para kepala daerah yang hadir menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk mempercepat proses penyediaan lahan. Mereka juga mengusulkan beberapa daerah prioritas yang memiliki angka kemiskinan tinggi untuk menjadi lokasi Sekolah Rakyat pertama di Jawa Tengah.
Mensos Gus Ipul juga menjelaskan beberapa perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum lainnya. Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk siswa dari keluarga miskin yang berprestasi dan akan menerapkan sistem boarding school dengan pembinaan 24 jam di lingkungan yang kondusif.
Kurikulumnya mengombinasikan standar nasional dan internasional, serta menekankan pendidikan karakter, kepemimpinan, dan bela negara.
Selain itu, seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh negara. “Pembiayaan 100 persen gratis, termasuk seragam, alat-alat sekolah, dan kebutuhan lainnya,” tegas Mensos Gus Ipul.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merespons penjelasan Mensos Gus Ipul dengan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh program ini. Ia menyambut baik gagasan Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata untuk memutus rantai kemiskinan di Jawa Tengah.
“Kami sangat menerima baik program ini karena sejalan dengan upaya kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat, baik dalam hal penyediaan lahan maupun koordinasi dengan pemerintah pusat agar sekolah ini dapat segera beroperasi,” ujar Ahmad Luthfi.
Senada dengan hal itu, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. “Sekolah Rakyat ini merupakan langkah besar dalam upaya menciptakan pemerataan pendidikan di Jawa Tengah, terutama bagi mereka yang selama ini mengalami keterbatasan ekonomi,” katanya.
Lebih dari sekadar sekolah, Sekolah Rakyat juga akan memberikan pendampingan pasca kelulusan, memastikan bahwa para alumni mendapatkan akses yang lebih baik ke dunia kerja atau pendidikan lanjutan. Konsep ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.***
