Penulis: Yoli Andi Purnomo | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, BANYUWANGI-Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk merevitalisasi Dermaga Bulusan sebagai salah satu upaya jangka panjang mengurai kemacetan kendaraan yang menahun terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan kebijakan tersebut dilakukan untuk membenahi persoalan yang kerap menghambat konektivitas Jawa-Bali di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Namun demikian, dia menyatakan perbaikan yang dilakukan pemerintah provinsi tersebut tidak mencakup komponen dolphin di Dermaga Bulusan, yakni struktur berupa sekumpulan tiang pancang yang dipasang di perairan sebagai penambat agar kapal dapat bersandar dengan aman.
“Itu Dermaga Bulusan rusak, [perlu] direhab, tapi yang direhab bukan dolphin-nya. Yang direhab itu tempat dia bersandarnya itu,” ungkap Emil, Selasa (29/9/2026).
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan pemerintah telah memulai proses revitalisasi Dermaga Bulusan hingga Dermaga Ponton sebagai infrastruktur pendukung Pelabuhan Ketapang.
Proses tersebut ditargetkan rampung oleh Kemenhub pada tahun ini. Uji coba kesiapan infrastruktur dapat dilakukan sebelum masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, sekaligus sebagai persiapan arus mudik Lebaran 2027.
Tak hanya itu, terdapat perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov Jatim dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengenai peruntukan Dermaga Bulusan tersebut. Pangkalan itu hanya difungsikan sebagai tempat perbaikan atau repair armada kapal penyeberangan, bukan sebagai tempat sandar maupun bongkar muat secara komersial.
Oleh sebab itu, Dermaga Bulusan hanya digunakan sebagai titik antre bagi kendaraan bermotor sebelum nantinya menyeberang menuju Pulau Dewata dari Pelabuhan Ketapang. Emil menyebut dolphin tersebut bisa saja melayani aktivitas pelayaran yang berjalan setiap waktu apabila terdapat kapal pandu tunda yang memadai untuk menahan laju kapal.
“Karena itu [Dermaga Bulusan] memang untuk repair. Kalau untuk membantu bongkar muat tergantung kebijakan KSOP. Arusnya lagi kondusif enggak? Tapi kalau kami suruh bangun lagi dolphin-nya hanya untuk kemudian ditabrak saat arusnya kuat, enggak mau,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Emil menyatakan kebijakan belanja atau spending oleh Pemprov Jatim dalam upaya revitalisasi Dermaga Bulusan sudah seharusnya dilakukan dengan bijak karena setiap rupiah dari APBD bersumber dari pajak. Lebih lanjut, dukungan dari lembaga/kementerian terkait serta pemerintah daerah setempat juga diperlukan dalam upaya memperbaiki infrastruktur tersebut.
“Karena ini menjaga dana APBD yang dibayar pembayar pajak Jawa Timur. Jadi harus bijak betul menentukan mana yang prioritas,” kata dia.***
