Penulis : Jayadi | Editor : Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM-JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi dari Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 5 Maret 2025. Salah satu topik yang dibahas adalah permintaan pendampingan KPK dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyoroti potensi penyimpangan serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan program ini. “Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar… Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” ujarnya, dikutip Sabtu (8/3/2025).
Baca juga
Bandar Narkoba Punya Cara Baru Menarik Simpati Warga Agar Bisnis Lancar, Omset Rp524
Selain itu, ia menyoroti dugaan perlakuan khusus dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dalam pembangunan fasilitas dan pemilihan bahan baku. Menurutnya, lokasi SPPG harus strategis agar makanan tetap layak konsumsi saat diterima oleh penerima manfaat.
Setyo juga menyoroti pemberian biskuit dalam program MBG. Berdasarkan kajian KPK, program serupa sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit dinilai kurang efektif dalam menurunkan angka stunting karena distribusi biskuit lebih banyak dibanding susu.
Baca juga
Beragam Keluhan Terkait Mutu BBM Mulai 2022, Pertamina Master Berbantah, Keluhan Berlanjut
“Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” katanya.
Dalam aspek anggaran, ia mengingatkan agar dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di daerah. “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu [yang mencair].” tegasnya.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan.” imbuhnya
Setyo juga mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan, keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan program MBG.***
