Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 Januari 2026 , kembali mengulang pernyataan dan komitmennya untuk merombak struktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) guna menghentikan kebocoran penerimaan negara.
Purbaya menyatakan ini disampaikan saat ditemui di Thamrin Nine, Jakarta, menekankan bahwa “besok diobrak-abrik” dimaksudkan untuk perombakan besar-besaran di DJBC mulai 28 Januari 2026, diikuti DJP pekan depan.
Pada Selasa (27/1), Purbaya menyatakan: “Kami akan memperbaiki, restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea Cukai akan kami mulai besok,” yang menandakan eksekusi hari ini.
Ia juga bilang, “Sebagian dirumahkan, sebagian nggak. Tergantung doa mereka nanti malam,” menekankan ketegasan terhadap pejabat yang dianggap lemah.
Pesan lanjutan: “Ini message untuk teman-teman Bea Cukai supaya bekerja lebih serius,” sebagai peringatan anti-kebocoran penerimaan negara.
Perombakan prioritas di lima pelabuhan besar: Tanjung Priok, Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Mas, Batam, dan Sumatera Utara, dengan pencopotan pejabat strategis.
DJBC didahulukan hari ini, diikuti DJP minggu depan, termasuk rotasi dengan pejabat muda dari DJP untuk tingkatkan pengawasan under-invoicing.
Tujuannya mendukung target APBN dan pertumbuhan ekonomi 6%, sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Ia juga menyebut instruksi dari Presiden Prabowo agar tidak ada kebocoran lagi, dengan opsi ekstrem mengganti DJBC dengan perusahaan seperti SGS jika kinerja tak membaik.
Target Perombakan
-
Pejabat DJBC di lima pelabuhan besar: Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Mas (Semarang), Batam, dan Sumatera akan dirumahkan sepenuhnya.
-
Rotasi melibatkan promosi, mutasi, atau pemecatan untuk efisiensi cepat tanpa rekrutmen eksternal.
Langkah ini bertujuan memperbaiki pengawasan transaksi perusahaan asing yang sering lolos dari PPN dan PPh.
Reformasi ini mendukung target pertumbuhan ekonomi 6% untuk keluar dari “jebakan 5%”, dengan penerimaan negara non-migas yang krusial bagi APBN. Purbaya minta waktu satu tahun dari Presiden untuk membuktikan perbaikan. **
