Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan besar bertajuk Sarasehan Kebangsaan Komunitas Sinergi Tata Kelola Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center, Jumat, 26 Juni 2026.
Acara ini dihadiri 261 pimpinan perguruan tinggi dan ribuan dosen serta akademisi dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam momen yang menjadi sorotan, saat sesi berlangsung, Presiden meminta seluruh awak media dan wartawan yang bertugas untuk meninggalkan ruangan pertemuan.
Dengan nada santun namun tegas, beliau menyampaikan keinginannya untuk berbicara secara tertutup, berdiskusi “hati ke hati” bersama para akademisi.
“Saya minta rekan-rekan wartawan dengan segala hormat, tolong izinkan kami berbicara dulu, berdiskusi hati ke hati. Nanti setelah selesai saya akan beri keterangan,” ujar Presiden, yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial.
Presiden menjelaskan, di hadapan para rektor, dosen, dan peneliti, ia ingin memaparkan berbagai data, fakta, dan kondisi nyata bangsa yang perlu dikaji secara mendalam dan ilmiah.
Menurutnya, pembahasan ini bersifat mendasar, teknis, dan membutuhkan ruang diskusi yang leluasa agar bisa menghasilkan pandangan serta solusi terbaik bagi kemajuan Indonesia.
“Data dan fakta ini saya harap bisa dikaji secara ilmiah, menjadi bahan pemikiran, dan nantinya kita susun bersama langkah-langkah nyata untuk kemajuan bangsa,” tambahnya.
Keputusan ini bukan untuk menutup informasi, melainkan agar diskusi berjalan lebih bebas, terbuka, dan mendalam tanpa dikutip per bagian.
Setelah sesi tertutup selesai, Presiden berjanji akan memberikan keterangan pers dan poin-poin penting hasil pembicaraan kepada publik.
Sarasehan Kebangsaan KSTI ini menjadi wadah pertemuan antara pemerintah dan dunia akademik untuk menyamakan persepsi, merumuskan kebijakan, dan mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan nasional.
Kehadiran ribuan intelektual menunjukkan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun Indonesia.
Hingga saat ini, masyarakat menanti poin-poin hasil pembahasan yang akan disampaikan Presiden sebagai tindak lanjut dari dialog tertutup tersebut.**
