Penulis: Arief Hendro Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG-Ulah perangkat desa yang satu ini benar-benar nekad. Hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi, perangkat desa ini palsukan tanda tangan kepala desanya. Tak pelak, atas aksi nekadnya itu, dia diringkus anggota Satreskrim Polres Jombang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Dia adalah Sutarji (57), Sekretaris Desa (Sekdes) Bakalan, Kecamatan Sumobito. Pria ini ditetap sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan surat jual beli tanah. Otomatis, dia ditahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. “Kasus ini terungkap berawal dari adanya laporan kasus tersebut,” ungkap Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, Rabu (4/3/2026).
Dijelaskan, kasus ini berawal dari adanya transaksi jual beli tanah antar warganya pada Jumat (18/8/2023) lalu sekitar pukul 11.00. Saat itu, dibuatlah surat pernyataan jual beli. Namun kepala desa disebut tidak berada di tempat dan proses pengurusan diambil alih oleh tersangka selaku Sekdes. Tentu saja, tersangka meminta sejumlah uang agar proses tersebut selesai.
Sekitar dua minggu kemudian, surat tersebut sudah selesai dan diserahkan melalui perantara kepada pembeli. Masalah baru terungkap saat dokumen itu hendak digunakan untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026. “Pembeli menemukan kesalahan penulisan nama dalam surat tersebut. Setelah dicek ulang, kepala desa menyatakan tidak pernah menandatangani surat itu,” jelas Dimas.
Hasil pemeriksaan menunjukkan tanda tangan kepala desa maupun para pihak dalam dokumen tersebut merupakan hasil pemindaian (scan). Bahkan tanda tangan pembeli dan saksi juga diduga dipalsukan. ”Tanda tangan dan stempel kepala desa diketahui hasil scan,” tegasnya.
Atas kejanggalan itu, petugas yang terima laporan lakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta mengamankan barang bukti berupa satu lembar surat pernyataan jual beli tertanggal 18 Agustus 2023.
Berdasarkan alat bukti yang cukup, Satreskrim Polres Jombang menangkap dan menahan tersangka untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, ia dijerat Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat juncto Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun. ***
