Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM, SURABAYA– Saat itu polisi dianggap lebih sebagai pelaku pungutan liar dan pemerasan daripada penegak hukum. Mereka melakukan korupsi untuk mencari penghasilan tambahan atau mungkin tamak, sebab upaya menaikkan gaji sebelumnya telah dilakukan, dan tidak pernah bisa mengubah perilaku.
Pada Juli tahun 2004, negara Georgia memutuskan memecat sekitar 30.000 polisi, terutama hampir seluruh aparat lalu lintas sebagai bagian dari reformasi besar-besaran antikorupsi yang dipimpin Presiden Mikheil Saakashvili.
Dari Laman NPR, 15:September 2025, Pembersihan ini mencakup 85–90 persen personel kepolisian pada hari yang sama dengan fokus pada aparat yang terlibat praktik suap dan korupsi. Seluruh polisi lalu lintas dibubarkan sehingga selama beberapa bulan Georgia tidak memiliki polisi jalan raya.
Sebagai pengganti, pemerintah merekrut sekitar 20.000 taruna baru yang mendapat pelatihan kilat, gaji lebih tinggi (sekitar 400 dolar AS per bulan atau 20 kali lipat dari sebelumnya), serta peralatan kepolisian baru untuk membangun institusi yang bebas korupsi.
Reformasi ini juga menerapkan kode etik ketat, mekanisme transparansi seperti hotline publik untuk melaporkan pelanggaran, serta penegakan hukum keras terhadap praktik korupsi internal. Dampaknya, angka kriminalitas turun signifikan dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi kembali pulih.
Proses rekrutmen polisi baru dirancang agar menghasilkan aparat yang bersih dan profesional. Tahapannya meliputi pemeriksaan latar belakang menyeluruh (kriminal, keuangan, dan personal), tes kebugaran fisik dan evaluasi psikologis, ujian tertulis dan lisan berdasarkan kualifikasi jabatan, serta penggunaan poligraf atau tes tekanan suara untuk mendeteksi kebohongan sebelum wawancara.
Dalam wawancara terstruktur, semua kandidat mendapat pertanyaan yang sama dengan klarifikasi berdasar hasil investigasi sebelumnya.
Mereka juga mengikuti sesi “ride-along” dengan polisi aktif untuk melihat langsung tugas di lapangan. Selain itu, dilakukan pendekatan ke komunitas dan perekrutan minoritas guna memperluas basis pelamar.
Polisi yang diterima kemudian memperoleh gaji layak serta pelatihan kilat di akademi kepolisian sebagai tanda awal baru.
Proses yang transparan dan ketat ini dibuat untuk mencegah korupsi, memastikan kompetensi, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap kepolisian Georgia.
Beberapa dampak jangka panjang reformasi tersebut antara lain:
– Penurunan drastis korupsi di kepolisian: Dengan mengganti aparat lama yang korup dengan polisi baru yang direkrut secara ketat dan diberi gaji layak, korupsi praktis berkurang secara signifikan. Polisi baru lebih profesional dan melayani masyarakat tanpa pungutan liar.
– Meningkatkan kepercayaan publik: Sebelumnya masyarakat enggan berurusan dengan polisi karena korupsi masif, setelah reformasi masyarakat lebih percaya dan bahkan melapor untuk urusan kecil sekalipun.
– Kemajuan dalam pelayanan publik: Layanan publik menjadi lebih efisien dan ramah, di mana polisi bukan lagi ancaman tapi pelindung masyarakat.
– Mendukung iklim investasi: Sistem pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang efektif membuat Georgia lebih menarik bagi investor asing, yang membantu pertumbuhan ekonomi.
– Pengawasan dan transparansi: Pemerintah menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan melibatkan teknologi informasi serta lembaga independen untuk menjaga akuntabilitas polisi.
Secara keseluruhan, reformasi ini memecahkan masalah mendasar korupsi di kepolisian Georgia dan memberikan fondasi untuk pemerintahan yang lebih bersih dan efisien dalam jangka panjang.
Keberhasilan ini juga sangat diperkuat oleh kepemimpinan visioner Saakashvili, partisipasi aktif masyarakat, dan insentif finansial yang memadai bagi aparat kepolisian.***
