Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
SURABAYA, KREDONEWS.COM-Dua tokoh publik, Cania Citta (Co-Founder Malaka Project) dan Ina Liem (Konsultan pendidikan), menyajikan dua sudut pandang yang kontras mengenai peran data dalam pengambilan kebijakan publik.
Perdebatan ini mencuat dalam konteks sesi Leaders Camp 2025 Regional 3 dan tanggapan yang dimuat oleh Ina Liem di media sosial.
Dalam paparannya di Leaders Camp, Cania Citta meragukan kemampuan data untuk menentukan prioritas utama dalam kebijakan.
Cania memulai dengan sebuah perbandingan klasik: “Karena ada pertanyaan nih, mana kebijakan yang lebih baik? Bangun jembatan atau benerin jalan yang rusak?”
Ia berpendapat bahwa jawaban atas pertanyaan baik atau tidaknya suatu kebijakan bersifat relatif. Menurutnya, meskipun kita berbicara tentang kebijakan berbasis data, “data nggak bisa menjawab itu.”
Ia melanjutkan, “Kita nggak bisa mencari data untuk menentukan prioritas kita, kebutuhan kita, kepentingan kita, itu nggak bisa dijawab oleh data.”
Pandangan ini segera dibantah keras oleh Ina Liem. Melalui unggahan di media sosial, ia menegaskan bahwa data justru merupakan fondasi penting, terutama untuk kebutuhan publik.
“Kebutuhan apalagi kebutuhan publik justru harus dijawab oleh data dan bisa kalau mau,” tulisnya. Ia memperingatkan bahwa tanpa data yang valid, yang muncul bukanlah kebutuhan nyata, tetapi “preferensi pribadi atau kelompok.”
Ina Liem menganggap pernyataan yang meragukan peran data sebagai hal yang serius, menyatakan, “Ini bahaya. Pernyataan ini berbahaya secara kebijakan dan menyesatkan publik.”
Ina Liem memberikan contoh konkret mengenai pentingnya data dalam kebijakan pendidikan dan industri. Ia menceritakan pengalamannya saat diundang oleh British Embassy sebagai panelis dalam diskusi Bridging Education and Industry.
Di sana, hadir pula perwakilan dari Kementik Dasman bagian Vokasi dan Kadin. Sebuah pertanyaan penting muncul dari audiens: “apakah pemerintah punya data kebutuhan tenaga kerja per sektor industri?” Sayangnya, jawabannya saat itu adalah “jelas, tidak ada.”
Yang bisa ditampilkan, menurut Ina Liem, hanyalah “jumlah SMK perhotelan, SMK pertanian, SMK pariwisata beserta jumlah siswanya.” Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan data yang dimiliki.
“Artinya kita hanya punya data output, tapi tidak punya data demand alias kebutuhan,” jelasnya.
Konsekuensinya, pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selama ini dilakukan “tidak berdasarkan kebutuhan industri, tapi berdasarkan preferensi pembuat kebijakan.”
Hal ini, menurutnya, menjelaskan mengapa mismatch antara lulusan dan kebutuhan industri terus terjadi. “Selalu terjadi lulusan lebih di satu bidang, kekurangan di bidang lain, industri menjerit kekurangan talenta, sementara jutaan lulusan tidak terserap,” paparnya.
Oleh karena itu, Ina Liem mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap wacana penolakan data.
Menurutnya, mismatch yang terjadi adalah “konsekuensi dari kebijakan yang tidak berbasis dan karena itu saya ingin mengajak masyarakat lebih waspada.”
Ia mewanti-wanti publik untuk “hati-hati dengan orang yang menolak data, menolak transparansi, dan bersembunyi di balik preferensi alias suka-suka.”
Menurut Ina Liem, tipe orang yang menghindari data ini “akan selalu ada dan mereka akan selalu berusaha masuk ke ruang pengambilan keputusan.”
Menyadari sulitnya mengubah karakter seseorang di usia dewasa seperti yang disebut Harvard bahwa pendidikan karakter efektif sebelum usia 18 tahun tugas untuk bersikap kritis jatuh ke tangan publik.
“Maka tugas kitalah sebagai publik, sebagai netizen, khususnya yang berintegritas, yang bersih, untuk lebih kritis menilai,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa masyarakat tidak boleh “terpukau pada kepandian berbicara.” Sambil mengakui bahwa “pintar itu keren, tapi integritas itu fondasi,” ia mendorong publik untuk selalu mengedepankan prinsip dan integritas dalam menilai kebijakan.***
