Setidaknya untuk saat ini, kerangka kerja yang ditengahi AS tampaknya akan tetap berlaku secara formal, terlepas dari insiden-insiden yang terjadi beberapa hari terakhir. Namun, jalan menuju implementasinya masih dipenuhi rintangan. Kota Gaza, 4 Maret 2024. Shutterstock
Terjemahan dari artikel asli: Will the Gaza Ceasefire Hold?
Oleh Jonathan Spyer*
Israel melancarkan serangan terhadap Gaza baru-baru ini. Pesawat Israel menyerang sasaran Kota Gaza setelah Hamas menyerang Pasukan Bersenjata Israel (IDF) dengan granat berpeluncur roket dan tembakan penembak jitu di wilayah Rafah. Seorang tentara cadangan Israel pun tewas dalam serangan itu. Baku tembak itu terjadi di tengah upaya Hamas yang terus mengulur waktu terkait masalah pengembalian jenazah sandera Israel yang dibunuh.
Kemarahan Israel pun meluas minggu ini setelah muncul bukti rekaman yang menunjukkan Hamas menguburkan kembali potongan tubuh Ofer Tzarfati, 27 tahun dari Kibbutz Nir Oz seorang sandera yang dibunuhnya, yang jasadnya mereka klaim telah dikembalikan. Setelah menguburkan potongan tubuh Ofer yang diculik dan dibunuh di kibbutz tersebut pada 7 Oktober 2023, Hamas mengundang petugas Palang Merah ke tempat kejadian perkara dan mencoba menunjukkan potongan tubuh tersebut sebagai milik sandera lain yang dibunuh.
Kaum radikal Gaza itu agaknya berniat mengungkapkan tipu daya ini kemudian hari. Jadi, mereka mempertahankan sandera tambahan yang terbunuh sebagai “jaminan” dalam tukar-menukar sandera yang mengerikan yang mereka lakukan untuk mencegah Israel menyerang mereka.
Kedua insiden ini mencerminkan kondisi gencatan senjata yang disepakati pada awal Oktober antara kedua belah pihak itu bermasalah. Kedua insiden ini mungkin tidak menunjukkan bahwa gencatan senjata gagal karena tidak ada pihak berkepentingan yang mau kembali saling memusuhi.
Meski demikian, harus diperhatikan bahwa Hamas memasuki gencatan senjata berkat arahan sekutunya di Turki dan Qatar, untuk mencegah pasukan Israel (IDF) masuk ke wilayah Kota Gaza sehingga mengancam kelangsungan keberadaan organisasinya sebagai sebuah struktur pemerintahan. Mereka butuh dukungan berkelanjutan dari negara-negara kuat ini, yang pada gilirannya ingin tetap berada di pihak yang tepat di bawah Pemerintahan Trump.
Sementara itu, Israel menginginkan masa istirahat dan pemulihan bagi tentaranya yang kelelahan dan berkepentingan untuk tetap berada di pihak yang tepat di bawah Pemerintahan Trump. Sang Presiden pun tampaknya, masih sangat yakin dengan rencana 20 poinnya untuk apa yang disebutnya “Harmoni selaras, agung abadi” di Timur Tengah.
Jadi, Yerusalem tidak ingin, dan tidak mampu, terlihat sebagai pihak yang bertanggung jawab menyaksikan recana itu dilupakan begitu saja.
Jadi, setidaknya untuk saat ini, kerangka kerja yang ditengahi AS tampaknya akan tetap berlaku secara formal, terlepas dari insiden-insiden yang terjadi akhir-akhir ini. Namun, jalan menuju implementasinya masih penuh rintangan. Dan kita pun menyaksikan munculnya realitas yang sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan rencana itu, yang tampaknya akan membentuk negara “pascaperang” yang sebenarnya antara Israel dan kaum radikal Gaza. Realitas ini tampaknya membuat rencana 20 poin menjadi tidak selaras sehingga ia menjadi peta jalan yang semakin teoretis.
Yang menjadi persoalan dari rencana 20 poin ini adalah meski kedua belah pihak jelas-jelas berminat melaksanakan tahap pertamanya, prosesnya selanjutnya justru merumit. Bagian yang telah dilaksanakan mencakup penarikan pasukan Israel ke garis yang disepakati dan pembebasan 20 sandera yang masih hidup. Setelah penarikan awal ini, Israel masih tetap menguasai 53 persen wilayah Gaza, sementara Hamas menguasai 47 persen sisanya, bersama dengan mayoritas penduduk Gaza.
Hamas, seperti terlihat dalam beberapa hari terakhir, tampaknya tidak terburu-buru untuk membebaskan jenazah sandera yang tersisa. Namun, ini bukanlah hambatan utama bagi kelanjutan pelaksanaan rencana. Pasal 13 dari rencana 20 poin pun sudah mencantumkan ketentuan bahwa: “Hamas dan faksi-faksi lain sepakat untuk tidak berperan apa pun dalam Pemerintahan Gaza, langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun. Semua infrastruktur militer, teror, dan ofensif, termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata, akan dihancurkan dan tidak akan dibangun kembali. Untuk itu, bakal dilakukan proses demiliterisasi Gaza di bawah pengawasan pemantau independen, yang akan mencakup penempatan senjata secara permanen hingga tidak dapat digunakan.”
Pernyataan ini menggambarkan bahwa Hamas setuju membubarkan diri sebagai unsur bersenjata di Gaza. Sebagian dari kata-katanya menyiratkan pengaruh Perjanjian Jumat Agung tahun 1998. Namun, kenyataannya berbeda jauh.
Hamas, sebagai kekuatan militer dianggap sudah hancur akibat perang dua tahun terakhir. Ia tidak lagi memiliki tentara hibrida dengan kekuatan 24 batalyon yang memasuki perang setelah pembantaian 7 Oktober 2023. Namun, sebagaimana dilihat dari kecepatan dan kebrutalannya menegakkan kembali otoritasnya atas 47 persen wilayah Gaza yang dikuasainya, Hamas masih jauh dari hancur.
Perjuangan bersenjata sebagai bagian dari perang panjang yang bertujuan memusnahkan Israel merupakan DNA inti gerakan ini.
Para pejabat Hamas pun pernah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak berniat melaksanakan ketentuan-ketentuan rencana yang mengharuskan mereka melucuti senjata. Pada 11 Oktober, seorang pejabat Hamas dengan tegas mengatakan kepada Kantor Berita Agence France-Presse bahwa “usulan penyerahan senjata tidak mungkin dan tidak dapat dinegosiasikan.”
Dengan menyatakan niatnya untuk tidak melucuti senjata, Hamas membuat negara-negara yang sebelumnya mempertimbangkan untuk bergabung dengan “pasukan keamanan internasional” yang dipersyaratkan dalam rencana tersebut kini mulai berpikir ulang. Tidak ada pihak ketiga eksternal yang ingin menempatkan tenaganya dalam bahaya untuk menantang pasukan jihad bersenjata jihad yang bertekad tidak akan bubar.
Dan, selama Hamas masih menguasai sebagian wilayah Gaza, pihak luar pun enggan mengalokasikan sumber daya bagi rekonstruksi Gaza. Bagaimanapun, investasi itu dapat saja hancur kembali ketika Hamas memilih untuk mengobarkan kembali perang yang menjadi raison d’etre-nya.
Dari sudut pandang Israel, kawasan penuh reruntuhan yang diperintah kaum radikal namun dikelilingi oleh wilayah yang dikuasai Israel masih bisa dikelola. Israel memang terbukti berhasil dalam beberapa bulan terakhir membangun sejumlah milisi sekutu berbasis klan di Gaza. Tampaknya milisi-milisi ini pun akan tetap ada di zona yang dikuasai Israel. Sementara itu, Pasal 17 dari rencana 20 poin tersebut memperlihatkan kemungkinan bahwa “jika Hamas menunda atau menolak proposal ini… operasi bantuan yang ditingkatkan akan dilanjutkan di wilayah bebas teror yang diserahkan dari Angkatan Bersenjata Israel (IDF) kepada Pasukan Keamanan Internasional (ISF).”
Situasi seperti itu tentu saja tidak mungkin terjadi dalam jangka panjang. Israel tetap bertekad untuk memastikan bahwa Hamas sepenuhnya bubar baik melalui kesepakatan, maupun lewat kekerasan. Namun, mengingat komitmen AS saat ini terhadap rencana 20 poin tersebut, maka untuk periode mendatang tampaknya dua entitas pemerintahan de facto itu akan tetap ada di Gaza dan dengan demikian permusuhan antara mereka yang terputus-putus bakal berlanjut. Kenyataan ini tentu saja jauh dari ” Harmoni selaras, agung abadi “. Namun di Timur Tengah, realitas memang menang atas ilusi. Setidaknya, cenderung cepat dan menentukan.***
- Jonathan Spyer adalah editor Middle East Quarterly. Ia jurnalis yang melaporkan berita untuk Janes Intelligence Review, menulis kolom untuk Jerusalem Post, dan merupakan kontributor untuk Wall Street Journal dan The Australian. Ia sering melaporkan berita dari Suriah dan Irak. Dua buku pernah ditulisnya: The Transforming Fire: The Rise of the Israel-Islamist Conflict (2010) dan Days of the Fall: A Reporter’s Journey in the Syria and Iraq Wars (2017).
