Penulis: Adi Wardhono | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, SLEMAN- Sri Purnomo, mantan Bupati Sleman dua periode (2010-2015 dan 2016-2021), menjalani sidang perdana kasus korupsi dana hibah pariwisata pada 18 Desember 2025 di Pengadilan Tipikor Yogyakarta.
Jaksa mendakwa ia menyalahgunakan dana tersebut untuk mendukung kampanye istrinya, Kustini Sri Purnomo, dalam Pilkada Sleman 2020. Pasangan Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa meraih suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi KPU Sleman pada 15 Desember 2020, sehingga Kustini dilantik sebagai Bupati Sleman periode 2021-2025 menggantikan suaminya.
Kasus ini berawal dari penyimpangan pengelolaan dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman tahun anggaran 2020 senilai Rp68,5 miliar dari Kementerian Pariwisata untuk penanganan Covid-19.
Sri Purnomo diduga menerbitkan Perbup Nomor 49/2020 dan menyalurkan dana ke kelompok masyarakat di luar ketentuan, menyebabkan kerugian negara Rp10,9 miliar menurut audit BPKP.
Kejari Sleman menetapkan Sri Purnomo sebagai tersangka pada 30 September 2025 berdasarkan keterangan saksi, ahli, dokumen, dan ponsel, tanpa penahanan awal. Pada 28 Oktober 2025, ia ditahan karena khawatir menghambat penyidikan.
Jaksa menuduh Sri Purnomo memanfaatkan dana hibah untuk kampanye pasangan Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa di Pilkada 2020, melanggar perjanjian hibah dan keputusan Menteri Pariwisata.
Sri Purnomo, eks Bupati Sleman dua periode, terlibat kasus korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020 senilai Rp68,5 miliar dari Kemenkeu untuk penanganan Covid-19.
Kronologi Utama
-
2020: Pemkab Sleman menerima dana hibah sesuai Permenkeu 46/PMK.07/2020; Sri Purnomo terbitkan Perbup 49/2020, salurkan dana ke kelompok non-wisata, diduga untuk kampanye Pilkada istrinya Kustini, rugikan negara Rp10,9 miliar per audit BPKP.
-
30 September 2025: Kejari Sleman tetapkan Sri Purnomo tersangka via TAP-03/M.4.11.4/Fd.1/09/2025 setelah periksa 300 saksi, bukti dokumen, ahli, dan ponsel; awalnya tak ditahan.
-
28 Oktober 2025: Ditahan 20 hari di Lapas Kelas IIA Yogyakarta via PRINT-XXX/M.4.11/Fd.1/10/2025 karena risiko hambat penyidikan.
Berkas perkara target P11 November 2025 ke pengadilan; sidang perdana dakwaan digelar 18 Desember 2025 di Tipikor Yogyakarta, tuduh salah gunakan dana untuk Pilkada 2020.
