Penulis: Tanasyafira Libas Tirani | Editor: Priyo Suwarno
KREDOTNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghitung bahwa subsidi pemerintah untuk beras per kilogram mencapai sekitar Rp4.900 sampai Rp5.000, dengan total subsidi beras yang disalurkan pemerintah mencapai sekitar Rp160 triliun.
November 2025, Amran juga melaporkan perkembangan produksi beras nasional kepada Presiden RI dan kepada publik, menegaskan lonjakan produksi yang menandai langkah menuju swasembada pangan.
Jadi, pengumuman utama mengenai besaran subsidi dan perinciannya serta rasionalisasi konglomerat menikmati subsidi terbesar disampaikan pada 20 Oktober 2025, dengan kelanjutan laporan terkait produksi dan stabilisasi mengikuti di bulan November 2025.
Dari total subsidi pangan ini, sebagian besar terserap oleh beras karena menjadi komoditas utama kebutuhan pokok. Andi Amran memperkirakan, hampir setengah dari subsidi beras itu dinikmati oleh konglomerat atau pelaku bisnis besar, mencapai Rp70 triliun dari Rp160 triliun subsidi beras nasional.
Perhitungan ini didasarkan pada distribusi dana subsidi yang masif dengan kebutuhan intervensi harga ketat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen (petani) yang harus tetap mendapatkan keuntungan dan konsumen yang harus mampu membeli dengan harga terjangkau.
Singkatnya, perhitungan Andi Amran menjelaskan bahwa dari total subsidi sekitar Rp160 triliun untuk beras nasional, konglomerat menikmati sekitar Rp70 triliun, yang artinya hampir setengah dari dana subsidi tersebut diserap oleh kalangan bisnis besar dalam rantai distribusi beras yang disubsidi pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan subsidi agar tepat sasaran untuk kesejahteraan petani dan konsumen sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasar nasional.
Berikut adalah angka-nomor detail terkait perhitungan subsidi beras dan distribusinya berdasarkan data terbaru dan pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman:
-
Total subsidi beras nasional sekitar Rp160 triliun.
-
Harga subsidi beras per kilogram diperkirakan sekitar Rp4.900 sampai Rp5.000.
-
Dari total subsidi sebesar Rp160 triliun, sekitar Rp70 triliun dinikmati oleh konglomerat atau pelaku usaha besar dalam rantai distribusi subsidi beras.
-
Produksi beras nasional tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton (naik 13,54% dari 2024).
-
Pemerintah menyalurkan beras bersubsidi (SPHP) sekitar 1,3 juta ton pada periode paruh kedua 2025.
-
Program subsidi ini menjangkau sekitar 14 juta petani di 37 provinsi, dengan berbagai intervensi berupa pupuk bersubsidi, alat mesin pertanian, dan perbaikan irigasi yang meningkatkan produksi.
-
Stok beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, yang menjadi cadangan strategis ketahanan pangan.
-
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dijaga untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak.
Perhitungan turunan subsidi yang mengindikasikan Rp70 triliun dirasakan oleh konglomerat berasal dari analisa dana yang berjalan di rantai distribusi sangat besar dan tidak seluruhnya tepat sasaran kepada petani kecil atau konsumen akhir, melainkan juga masuk ke pengusaha besar yang mengolah dan menjual kembali beras bersubsidi tersebut.
Ini menjelaskan bahwa hampir setengah dari total subsidi beras diberikan dalam bentuk yang akhirnya menguntungkan kalangan konglomerat, sementara sisanya hingga Rp90 triliun lebih langsung menyasar petani dan konsumen dalam bentuk subsidi harga jual dan dukungan produksi.
Data produksi yang melonjak serta stok beras memadai menunjukkan keberhasilan program subsidi dalam meningkatkan output produksi, namun tantangan pengelolaan distribusi agar subsidi tepat sasaran masih ada.
Menghadapi maslaah itu, Menteri Amran mengusulakn beberap solusi:
-
Menegaskan pentingnya menjaga distribusi beras bersubsidi agar tepat sasaran demi melindungi petani dan konsumen, serta meminta pelaku usaha besar tidak mengganggu kebijakan subsidi yang menyangkut kehidupan masyarakat luas.
-
Mengusulkan agar pelaku bisnis besar beralih ke sektor lain seperti industri gula, pertambangan, atau manufaktur agar tidak mengganggu sektor pangan yang harus dikelola secara hati-hati demi rakyat banyak.
-
Memperkuat operasi pasar bersama Bulog untuk stabilisasi harga beras, sehingga harga di lapangan tetap di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan subsidi bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh konsumen.
-
Memperketat pengawasan dan intervensi di rantai distribusi agar beras bersubsidi tidak bocor dan tidak dinikmati secara tidak proporsional oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
-
Mendorong penguatan produksi beras nasional melalui intensifikasi, ekstensifikasi lahan, penguatan irigasi, serta hilirisasi pertanian, sehingga ketergantungan pada subsidi bisa berkurang dengan meningkatnya pasokan beras dalam negeri.
Pada intinya, solusi Andi Amran adalah mengkombinasikan perbaikan tata kelola distribusi lewat Bulog dan operasi pasar, memperkuat pengawasan agar subsidi tepat sasaran, serta mendorong pelaku usaha besar untuk fokus ke sektor lain agar tidak mengganggu sektor pangan strategis bagi rakyat banyak. **
