Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM, SURABAYA– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyoroti munculnya persoalan terkait keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Polri dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebut keberadaan SPPG Polri di sejumlah daerah kerap bersinggungan dengan SPPG yang lebih dulu bekerja sama dengan sekolah.
“Ini kehadiran SPPG dari Polri ini di lapangan menimbulkan masalah, Pak Kepala,” ujarnya dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Yahya menjelaskan, banyak SPPG masyarakat yang diminta pindah oleh polisi meski sudah lama bermitra dengan sekolah. Menurutnya, sejumlah petugas kepolisian bergerak langsung ke sekolah-sekolah untuk mengamankan penerima manfaat, sehingga memicu benturan dengan SPPG yang dikelola masyarakat.
“Jadi SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi. Ini banyak kasus-kasus ini, Pak, di Grobogan dan Brebes,” katanya. Ia khawatir kejadian itu menurunkan jatah SPPG yang sudah berjalan dan membuat masyarakat enggan berhadapan dengan aparat berseragam.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui permasalahan serupa memang ditemukan di berbagai daerah. Karena itu, BGN menerbitkan petunjuk teknis (juknis) edisi ketiga agar tidak terjadi perebutan penerima manfaat.
Pernyataan Diluruskan
Tak lama setelah pernyataan tersebut berkembang, Yahya Zaini menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada Polri. Ia menegaskan bahwa setelah meninjau langsung kondisi di Balikpapan, ia menemukan SPPG Polri justru memiliki standar sangat baik dan layak dijadikan model nasional.
“Saya memohon maaf kepada Polri atas kekeliruan tersebut,” kata Yahya di Kompleks Parlemen, Kamis (13/11/2025). Ia menyatakan SPPG Polri merupakan mitra andal dengan kualitas yang bahkan melampaui ekspektasinya.
Menurut Yahya, bangunan SPPG Polri bersifat permanen, kokoh, representatif, serta dilengkapi peralatan dapur modern dan kendaraan distribusi sendiri. Kesiapan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo.
Ia juga menyoroti penerapan SOP yang dinilai sangat disiplin. Selain bekerja rapi, SPPG Polri mencatatkan zero incident, tanpa laporan keracunan makanan. “Ini merupakan prestasi yang patut diacungi jempol,” ujarnya.
Karena standar tinggi tersebut, Yahya menilai wajar apabila banyak sekolah tertarik menjalin kemitraan dengan SPPG Polri. Ia menekankan, minat tersebut bukan karena Polri mengambil alih mitra pihak lain, melainkan karena kualitas dan kinerja yang terbukti unggul.***
