Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri di bidang perekonomian dan instansi terkait lainnya, Kamis 18 September 2025.
Ratas yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini membahas berbagai isu di sejumlah sektor strategis, termasuk pertanian, energi, dan infrastruktur.
Di sektor pertanian, pemerintah akan segera mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait ubi kayu, singkong, dan tapioka, dengan melibatkan pemerintah daerah dan pelaku industri serta memperhatikan kesejahteraan para petani.
Sementara di sektor energi, pembahasan difokuskan pada mekanisme impor etanol dan produksi tetes tebu atau molase serta penyediaan listrik pedesaan dengan tenaga sel surya.
Presiden memerintahkan Danantara untuk membuat prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya. Prototipe ini akan dibangun di sejumlah daerah dan ditarget dapat berjalan dalam dalam waktu 3-5 bulan.
Isu lain yang dibahas adalah mengenai rencana dan pendanaan pembangunan giant sea wall yang akan berdampak pada sekitar 50 juta masyarakat di sekitar pantai utara (Pantura) Jawa.
Dalam rapat ini, para menteri memberikan laporan dan mendapatkan arahan dari Presiden tentang perkembangan perekonomian nasional dan investasi serta pengelolaan lahan untuk kepentingan negara, termasuk pemanfaatan lahan perkebunan dan pertanian.
Hadir di rapat antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta pejabat terkait lainnya. Rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat berbagai sektor strategis demi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan yang merata.
Hasil utama dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang hari ini adalah:
- Pembahasan pemanfaatan lahan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera digunakan untuk kepentingan negara.
- Pengelolaan dan izin tambang strategis seperti nikel, emas, dan timah oleh BUMN.
- Percepatan swasembada pangan, energi, dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
- Pembahasan kondisi ekonomi nasional dan arah investasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang menantang.
Rapat ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan kawasan pertanian dan tambang ilegal serta menindak pelanggaran hukum tanpa pandang bulu, dengan tujuan percepatan pembangunan dan investasi nasional.**
**
