Penulis : Jayadi | Editor : Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM-JAKARTA: Kontroversi kembali menghiasi panggung politik Indonesia ketika Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, melarang kepala daerah PDIP untuk ikut serta dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Tindakan ini menimbulkan berbagai spekulasi dan dugaan dari berbagai pihak.
Larangan ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selama 20 hari pertama terhitung mulai 20 Februari hingga 11 Maret 2025. Penahanan tersebut dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan hingga sore hari pada Kamis (20/1).
PIPD Ingin Diperhitungkan
Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Megawati terkait retret kepala daerah sebagai tanda bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini. “Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline dikutip dari Antara.
Untuk memberikan gambaran, jumlah kepala daerah yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2), mencapai 961 orang. Sementara itu, 177 kepala daerah dari PDIP mengikuti arahan Megawati di sekolah partai pada Rabu (19/2).
Caroline menjelaskan bahwa banyaknya kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih itu dapat meningkatkan kekuatan partai tersebut, terutama jika respons publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah saat ini melemah. “Artinya, ini menjadi semacam investasi politik ke depan untuk menunjukkan eksistensi PDIP,” ujarnya.
Potensi Disharmoni Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat adanya kesulitan bagi pemerintahan Prabowo dalam mengorkestrasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan jumlah kepala daerah PDIP yang cukup besar, ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berdampak pada capaian-capaian kesuksesan pemerintah pusat. “Sebut saja program MBG, akan direspons biasa saja oleh pemerintah daerah. Khususnya pemerintah daerah yang berasal dari PDIP,” jelas Ray.
Langkah Megawati yang menarik kepala daerah PDIP dari retret berarti pemerintah daerah dari PDIP akan lebih luwes dalam berhubungan dengan pemerintah pusat, terutama dengan pemotongan dana transfer daerah sekitar 50 persen. Ray menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan merasa lebih terbuka untuk tidak selalu sejalan dengan pemerintah pusat, sehingga kekuatan pemerintah daerah dari PDIP akan menjadi salah satu daya tawar PDIP untuk mengoposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
PDIP Bernuansa Ada Negara di Dalam Negara
Teguh menilai larangan itu merupakan pendidikan politik dan hukum yang tidak baik serta bernuansa sabotase dan ajakan pembangkangan terhadap upaya pemerintah membangun kohesivitas pemerintahan.
“Perintah Ibu Mega membuat kesan seolah-olah ada negara di dalam negara, ada negara partai di dalam NKRI. Ini tidak boleh terjadi karena bisa berdampak buruk tidak hanya pada urusan politik dan pemerintahan tapi juga pada urusan pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintah baik di pusat maupun daerah,” ujar mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) ini ketika ditemui di Unpad, Jatinangor, Sabtu, 22 Februari 2025.
Menurut Teguh, yang merupakan pengamat Politik sebaiknya Megawati fokus memaksimalkan upaya hukum yang tersedia untuk membantu membuktikan bahwa Hasto tidak bersalah dalam kasus yang dituduhkan.
Bahkan Sebagai mantan presiden yang ikut mendorong kelahiran KPK, Ibu Mega semestinya mengirimkan pesan yang positif dan konstruktif kepada rakyat dalam upaya menegakkan hukum, bukan memperkeruh keadaan dengan mengoplos hukum dan politik.
Teguh juga mengingatkan kader PDIP yang dilarang Megawati untuk ikut retret kepala daerah bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat integral, struktural, dan fungsional, serta menciptakan kewenangan yang saling melengkapi dalam konteks melayani rakyat.
Kader setiap partai semestinya menyadari bahwa setelah terpilih sebagai kepala daerah, pengabdian terbesar mereka adalah pada rakyat, seperti Bung Karno yang setelah menjadi presiden menyerahkan hidup dan matinya untuk rakyat, bukan untuk partai yang dia dirikan.
Jokowi Sebut Mestinya Hadir Untuk Kepentingan Rakyat
Instruksi dari Megawati itu direspons oleh Mantan Presiden Jokowi. Saat ditanya mengenai pandangannya terkait perintah Megawati tersebut, Jokowi menyebut retret kepala daerah merupakan urusan pemerintah. “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi dilansir detikJateng, Jumat (21/2/2025).
Jokowi menganjurkan agar kepala daerah yang sudah dilantik tetap hadir dalam retret. Mantan kader PDIP ini mengingatkan para kepala daerah bahwa mereka dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan yang lain.
“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa,” ujar dia.***
