Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ada selisih lebih dari 11,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 186,76 triliun, antara data ekspor Indonesia ke China dan data impor yang tercatat oleh China.
Khusus untuk ekspor Indonesia ke China, terdapat selisih sekitar 8,4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 140,07 triliun, diduga tidak tercatat dan menjadi potensi kerugian negara, dalam data perdagangan ekspor-impor Indonesia dengan China, 27 November 2025, usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan.
Pernyataan itu disampaikan setelah rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, ketika Kemenkeu mulai mengusut perbedaan besar dalam data perdagangan tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada perbaikan dalam satu tahun ke depan, ada ancaman untuk membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan mengalihkan tugasnya ke perusahaan asal Swiss, SGS, seperti kebijakan pada masa Orde Baru.
Ia juga memperingatkan bahwa sekitar 16.000 pegawai Bea Cukai bisa dirumahkan jika perbaikan tidak terlaksana. Hal ini disampaikan sebagai respons serius atas citra buruk dan berbagai permasalahan Bea Cukai, termasuk potensi praktik penggelapan dan under-invoicing yang sedang diinvestigasi.
Bea Cukai juga melaporkan kinerja penerimaan negara yang positif hingga Oktober 2025, dengan penerimaan mencapai Rp249,3 triliun, didukung oleh peningkatan bea keluar dan cukai, meskipun menghadapi tantangan dalam penindakan praktik ilegal di sektor tertentu.
Bocoran dari Mahfud
Sebelumnya tokoh nasional, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah membeli data dari pihak luar negeri yang menunjukkan adanya perbedaan besar antara jumlah ekspor Indonesia ke China.
Dalam data tersebut, Indonesia melaporkan ekspor barang dengan volume yang sangat kecil, sedangkan laporan dari China mencatat impor barang dari Indonesia jauh lebih banyak.
Mahfud MD menyebut bahwa data resmi dalam negeri dianggap tidak akurat, sehingga Presiden Prabowo membeli data tersebut dari luar untuk mendapatkan gambaran sebenarnya. “Jadi ketahuan siapa yang sudah puluhan tahun makan uang negara,” kata Mahfud.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat terbatas di mana Presiden Prabowo memperlihatkan contoh ketimpangan laporan ekspor tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pernyataan tersebut pada 22 November 2025 melalui YouTube Forum Keadilan TV.
Ia mengungkapkan hal itu saat menceritakan isi rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di mana presiden menunjukkan data ekspor yang dibeli dari pihak asing karena data domestik dianggap tidak akurat. Pernyataan ini kemudian ramai dibahas di media sosial dan berita pada 24-25 November 2025. **
