Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM, SIDOARJO– Dalam video tersebut, narasumber menyampaikan pandangannya yang cukup kontroversial mengenai acara job fair yang selama ini digelar untuk membantu pencari kerja mendapatkan peluang kerja. Berikut ini adalah rangkuman dan analisis dari pernyataan yang disampaikan.
Job Fair Hanya Syarat Formalitas, Bukan Jaminan Diterima Kerja
Dalam video berdurasi singkat tersebut, narasumber mempertanyakan keefektifan job fair sebagai sarana pencarian kerja. Ia menyebutkan bahwa job fair hanyalah sebuah syarat belaka dan tidak menjamin peserta yang datang akan benar-benar diterima bekerja di perusahaan.
Itu orang yang datang benar-benar bakal diambil gak sih pak nantinya? Job fair itu syarat aja itu. Job fair itu omong kosong, ujarnya dengan nada skeptis.
Job Fair Dinilai Sudah Ketinggalan Zaman
Lebih lanjut, narasumber mempertanyakan relevansi job fair di era digital saat ini. Menurutnya, pencarian kerja sudah beralih ke platform online sehingga job fair yang bersifat offline menjadi kurang efektif dan terkesan usang.
“Aku heran kok masih ada job fair zaman sekarang. Apa pak cari kerja masih offline itu apa? Yang ada semua udah online sekarang,” tambahnya.
Job Fair Sebagai Sarana Branding Perusahaan dan Kewajiban Pemerintah
Tidak hanya itu, narasumber juga mengungkapkan bahwa job fair lebih banyak berfungsi sebagai alat branding perusahaan dan memenuhi kewajiban kerja sama dengan dinas atau kementerian terkait. Ia menyebut bahwa kegiatan ini seringkali dijadikan indikator kinerja (KPI) bagi pejabat pemerintah yang terlibat.
“Job fair itu omong kosong itu buat brandingnya kantor malah itu. Kegiatan itu digunakan untuk brandingnya kantor. Bahkan itu biasanya kerjasama sama dinas-dinas kementerian terkait gitu ya. KPI-nya orang kedinasan itu,” imbuhnya.
Pengalaman dan Pandangan Pribadi
Narasumber juga menyebutkan bahwa fenomena job fair yang ramai peserta sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak tahun 2010, dan menurutnya masa kejayaan job fair sudah berakhir.
“Pernahkan event, peserta yang datang ribuan. Jadi jangan banyak berharap lah sama Job Fair. Itu berapa tahun yang lalu ya? 2010 tuh. Kayaknya udah akhir, akhir-akhir masa Job Fair tuh,” pungkasnya.
Analisis dan Implikasi
Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan pencari kerja dan pelaku industri HR. Di satu sisi, memang perkembangan teknologi dan platform digital telah mengubah cara pencarian kerja menjadi lebih mudah dan efisien secara online.
Namun, job fair masih memiliki peran penting terutama bagi pencari kerja yang belum memiliki akses teknologi memadai atau bagi perusahaan yang ingin melakukan pendekatan langsung.
Selain itu, job fair seringkali menjadi ajang networking dan memperkenalkan perusahaan kepada publik.
Meski demikian, kritik mengenai efektivitas dan tujuan sebenarnya dari job fair perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara agar acara ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pencari kerja.
Wamenaker Kecam Keras Pernyataan HRD, Evaluasi Job Fair Bekasi Jadi Sorotan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer angkat bicara terkait kontroversi pernyataan seorang oknum HRD yang menyebut rekrutmen hanya formalitas. Ia mengecam keras sikap tersebut dan menilai pernyataan itu sebagai bentuk ketidakbertanggungjawaban yang dapat merusak semangat para pencari kerja serta mencoreng program pemerintah.
“Orang seperti itu tidak pantas menduduki posisi HRD. Harusnya langsung dipecat,” tegas Immanuel dalam wawancara yang dikutip Sabtu, 3 Mei 2025.
Immanuel menyatakan pihaknya akan menelusuri perusahaan tempat HRD tersebut bekerja dan siap merekomendasikan sanksi tegas. Menurutnya, menyebut proses rekrutmen hanya formalitas merupakan penghinaan terhadap perjuangan jutaan pencari kerja di Indonesia.
“Jangan bikin job fair kalau hanya ingin formalitas. Ini penghinaan terhadap rakyat. Saya mau tahu siapa HRD dan perusahaannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa job fair di Bekasi bukanlah seremoni semata, melainkan bagian dari strategi pemerintah dalam membuka akses kerja secara luas dan setara. Kementerian, kata Immanuel, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan job fair, mulai dari mekanisme pendaftaran hingga pemilihan perusahaan peserta.
Diharapkan ke depan tidak ada lagi perusahaan yang hanya menjadikan job fair sebagai ajang formalitas tanpa komitmen perekrutan nyata.
Pemerintah Diminta Selektif Pilih Perusahaan Peserta
Menanggapi insiden tersebut, banyak pihak mendesak agar pemerintah melakukan pembenahan besar terhadap teknis penyelenggaraan job fair di Bekasi dan wilayah lain. Kepadatan peserta yang melebihi kapasitas dan perilaku tidak profesional dari oknum HRD dianggap sebagai pelajaran penting bagi semua pihak.
Pemda dan panitia penyelenggara diminta lebih selektif dalam memilih perusahaan peserta dan memastikan adanya komitmen rekrutmen yang jelas.
Immanuel menegaskan bahwa fakta di lapangan tidak boleh diabaikan atau dipelintir demi kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau ada yang menyebar narasi palsu, itu berbahaya. Tapi kalau benar HRD itu ngomong rekrutmen cuma formalitas, maka itu bohong publik,” katanya.
Ia menekankan pentingnya menjaga integritas job fair Bekasi demi menciptakan masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik. Sejumlah pihak juga menyerukan perlunya standar nasional dalam pelaksanaan job fair agar para pelamar mendapat kepastian bahwa ajang tersebut benar-benar membuka peluang kerja nyata.
Tanpa regulasi yang ketat, kegiatan serupa dikhawatirkan hanya akan menjadi panggung pencitraan tanpa dampak konkret bagi para pencari kerja.
Job Fair Hybrid di Sidoarjo
Sementara Job Fair Hybrid Sidoarjo 2025 digelar pada 27-28 Mei 2025 di Gedung Serbaguna GOR Sidoarjo dengan sistem hybrid, yaitu kombinasi pelamaran secara online dan proses wawancara serta verifikasi secara offline di lokasi acara.
Pelamar dapat mengajukan lamaran secara daring mulai 23 hingga 27 Mei, kemudian pada tanggal 27-28 Mei dilakukan proses interview langsung oleh perusahaan.
Acara ini diikuti oleh 40 perusahaan dengan total 1.800 lowongan kerja dari 192 jabatan yang tersedia, dan menarik sekitar 5.000 pelamar dengan latar belakang pendidikan mulai dari SMA hingga sarjana.
Pelaksanaan hybrid ini memudahkan pencari kerja mengakses lowongan secara online sekaligus bertemu langsung perusahaan untuk wawancara, sehingga diharapkan meningkatkan efektivitas penyerapan tenaga kerja lokal.
Acara ini juga dilengkapi dengan pelatihan kerja dan pemberian santunan bagi tenaga kerja sebagai bagian dari program Disnaker Sidoarjo.
Job Fair Hybrid Sidoarjo merupakan upaya nyata menggabungkan kemudahan teknologi dengan pendekatan tatap muka untuk memperluas akses kerja bagi masyarakat.
Pantauan suarasurabaya.net, saat Job Fair ditutup peserta yang telah melakukan interview sekitar 800-an orang dari total 2.500 pendaftar, ini bukti dari keseriusan pencari kerja maupun perusahaan.
Yulita Indah Kabid Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo mengatakan, proses interview masih terus berlanjut untuk peserta yang sudah registrasi.2025***
