Penulis: Sugeng Purnomo | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, SIDOARJO— Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo Ahmad Muzayyin memimpin pers rilis menanggapi hasil survei ARCI soal menurunnya tren kepuasan publik kepemimpinan Bupati dan Wabup Sidoarjo Subandi – Mimik di Ratabata Kafe, Sidoarjo, Senin, 7 September 2926.
Hasil survei terbaru dari Surabaya Survey and Consulting / Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) menunjukkan terjadi tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan pasangan Subandi – Mimik (BAIK) di Kabupaten Sidoarjo.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo, Ahmad Muzayyin Syafrial menilai hasil survei itu, harus disikapi secara bijak sebagai alarm peringatan dini (early warning system), bukan bahan untuk saling menyalahkan.
Juga dihadiri sejumlah anggota Fraksi Partai Gerindra lainya mulai Bambang Pujianto, Irda, Anang Siswandoko, Pratama dan Supriyono serta dihadiri Bendahara DPC Partai Gerindra, Sujayadi yang digelar di Ratabata Kafe.
Muzayyin membeberkan angka kepuasan masyarakat saat ini berada di angka 70,6 persen.
Meski angka itu, masih menunjukkan modal kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, pergerakannya menunjukkan tren penurunan yang signifikan secara bertahap.
Rinciannya pada 100 Hari Pertama keputusan mencapai 84,9 persen, kemudian 6 bulan menurun menjadi 80,5 persen, dilanjutkan masa 1 tahun menurun lagi menjadi 71,8 persen dan masuk selama 1,5 tahun atau saat ini mala menurun lagi menjadi 70,6 persen.
“Secara kumulatif, terjadi penurunan sebesar 14,3 persen poin. Penurunannya memang cukup besar, tetapi ini menjadi bahan evaluasi kami bersama ke depannya,” ujar Ahmad Muzayyin Syafrial.
Menurut Muzayyin, sebagai partai pengusung, Partai Gerindra tidak akan tinggal diam atau berpura-pura tidak melihat pergeseran persepsi publik itu. Baginya, angka 70,6 persen memang masih menunjukkan modal kepercayaan saja.
Akan tetapi, yang lebih penting untuk diperhatikan bersama adalah pergerakannya.
“Penurunan 14,3 persen ini harus menjadi peringatan dini untuk melakukan evaluasi total, bukan dijadikan bahan saling menyalahkan,” ungkap Ahmad Muzayyin yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini.
Selain menyoroti tren penurunan, Fraksi Partai Gerindra Sidoarjo juga menyoroti transparansi metodologi lembaga survei. Muzayyin mencermati adanya perbedaan pembacaan data.
Yakni komposisi sangat puas (8,3 persen), puas (35,2 persen) dan cukup puas (25,9 persen) jika dijumlahkan menghasilkan 69,4 persen, sedikit berbeda dari angka agregat 70,6 persen yang dipublikasikan.
“Karena itu, kami mendorong adanya klarifikasi metodologis secara terbuka agar publik mendapat informasi yang akurat dan benar,” tegas Muzayyin.
Muzayyin menambahkan, ketidakpuasan masyarakat yang tertangkap dalam survei menyasar sejumlah sektor krusial. Seperti persoalan ketenagakerjaan/ pengangguran, pendidikan serta koordinasi antar-Perangkat Daerah (OPD).
”Setahun lebih pemerintahan berjalan, masyarakat tidak lagi hanya menunggu janji atau rencana. Mereka mulai menilai hasil nyata. Karena itu, persepsi publik ini harus dipadukan dengan data kinerja objektif mulai dari angka pengangguran, efektivitas penanganan banjir, pelayanan publik hingga realisasi anggaran,” jelasnya.
Terkait elektabilitas Partai Gerindra yang dicatat ARCI naik mencapai 14,4 persen dan berada di posisi unggul, Muzayyin menegaskan pihaknya tidak ingin larut dalam euphoria. Menurutnya, lonjakan elektabilitas itu, adalah amanah besar yang menuntut tanggung jawab politik lebih tinggi.
Sebagai partai pengusung pemerintah Subandi-Mimik, Partai Gerindra menegaskan posisinya untuk tetap berdiri bersama rakyat, mendukung program Pemkab Sidoarjo sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi secara konstruktif.
”Mendukung bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan dan mengkritik bukan berarti meninggalkan pemerintahan. Partai Gerindra mendorong Bupati dan Wakil Bupati untuk segera melakukan akselerasi dan evaluasi program prioritas. Program yang belum mencapai target harus diperbaiki, yang lambat dipercepat dan yang tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo harus dievaluasi total,” pinta Muzayyin.
Sedangkan ditanya soal bentuk koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Muzayyin mengakui koordinasi dan komunikasi dengan Wabup Sidoarjo sering dilakukan karena Wabup Sidoarjo menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo. Sementara koordinasi dan komunikasi dengan Bupati Sidoarjo hingga saat ini belum pernah sama sekali.
“Kalau komunikasi, koordinasi dan evaluasi sering bersama Wakil Bupati tapi soal dengan Bupati belum pernah sama sekali. Masukan Fraksi Gerindra disampaikan melalui Wabup Sidoarjo. Termasuk soal 14 program janji pemerintah Subandi – Mimik karena itu menjadi nafas pembangunan dan lainnya,” paparnya.
Karena itu, lanjut Muzayyin pihaknya bakal berkomunikasi dan berkoordinasi dengan partai pendukung lainnya. Diantaranya Partai Golkar dan Partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo. Komunikasi dan koordinasi antar-partai pengusung itu, untuk membangun evaluasi bersama. Harapannya, kinerja Bupati dan Wabup Sidoarjo tetap sesuai visi, misi dan janji kampanye sebelumnya.
“Komunikasi bersama partai lain masih sangat baik. Kami sering berkomunikasi dan kerjasama. Hanya saja, survei ini harus ditanggapi dan dijadikan bahan diskusi dan proses pengawalan pemerintahan ini sebagai arus utama dalam pengusung rumusan kebijakan Subandi – Mimik semakin membaik,” pungkasnya.**
