Penulis: Priyo Suwarno | Editor: Hadi S. Purwanto
KREDONDEWS.COM, JOMBANG – Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji menyatakan bahwa dewan telah turut serta melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 24 miliar, demikian saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin 30 Juni 2024.
“Jadi untuk mendukung pelaksanaan program Pak Prabowo, maka dilakukan efisiensi. Dewan ikut melaksanakan efisiensi, kemarin totalnya Rp 24 miliar. Bukan dikurangi anggarannya, tetapi kami melakukan penghematan atau efisiensi,” kata Hadi menegaskan.
Penghematan apa saja? Tanya wartawan kredonews.com, dia menyatakan Efisiensi Rp 24 miliar itu dihemat dari pos apa saja? Hadi menjawab,”Mulai dari perjadin (perjalanan dinas), ATK dipotong sampai 90 persen, dan anggaran lain yang yang bisa dihemat. Termasuk pengadaan mobil, untuk sarana kedinasan Komisi B,” tambahnya.
“Namanya efisiensi itu, dana dari dewan ini ditarik untuk program kerja OPD. Angka Rp 24 miliar itu kami tidak tahu menahu untuk apa saja, tanyakan ke OPD. Tetapi ada tiga program utama, untuk kesehatan, pendidikan dan infratsruktur,” kata Hadi.
Disebutkan, untuk perjadin saja Dewan mammpu berhemat Rp 16 miliar, “Jadi dari seluruh anggaran perjadin itu, hanya diambil 30 persen! Jadi realisasi anggaran perjalanan dinas dewan itu hanya 30 persen saja,” kata dia.
Hadi memberi contoh untuk hotel, jatahnya dewan itu Rp 2,6 satu malam, “Anggaran itu hanya diambil 30 % saja. Itu cara kami menyikapi fisiensi itu,” tutur politisi dari PKB itu menambahkan.
Apakah efisiensi ini menganggau kinerja Dewan? “Kalau menganggu, ya jelas to Pak! Support dana dikurangi, seperti contohnya anggaran perjadin itu. Contoh biasanya dengan anggaran yang ada tidur di hotel dengan standar tertentu, ya kami harus tidur di hotel kelas melati to Pak!” tegasnya. Ia menyebut untuk anggaran perjadin anggota dewan Rp 2,6 juta/malam, sedangkan untuk ketua Rp 3 juta lebih.
Menurut Hadi, anggaran Rp 2,6 juta atau Rp 3 juta itu kemudian hanya diambil 30 persennya saja sekitar angka Rp 850.000 hingga Rp 1 juta lebih dikit, “Jadi 70 persen anggarannya diserahkan ke eksekutif untuk menambah anggaran pembangunan dan operasi OPD khususnya kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” kata dia.
Hadi menambahkan bahwa anggaran perjadin itu bersifat lumsum atau total, anggota dewan di DPRD Jombang hanya mengambil 30 pesren atau sekitar Rp 700.000 lebih, maka untuk penginapan mengambil hotel sekelas Rp 500.000 an.
Apakah uang harian (UH) juga dipotong? “UH ini kan nggak bisa dipotong! UH cuma Rp 410.000. Mau dipotong gimana lagi? Semua Rp 410.000. Mau Bupati, mau saya sama. Baik perjalanan di dalam maupun luar daerah,” tegasnya.
Apakah kunker jadi turun drastis? “Kunkernya tidak turun drastis, ya biasa saja. Menyikapinya adalah kami hanya mengambil anggaran itu 30 persen saja, tetapi kunker ya tetap-tetap saja. Yang dikurangi adalah nilai anggarannya,” kata Hadi Atmaji.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menyatakan bahwa DPRD Jombang turut melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
DPRD Jombang telah mengidentifikasi dan melakukan refocusing anggaran, terutama pada pos-pos seperti perjalanan dinas, belanja makan dan minum, serta alat tulis kantor, dengan penghematan mencapai sekitar Rp 24 miliar.
Hadi menegaskan bahwa dana hasil efisiensi tersebut tidak ditarik ke pusat, melainkan tetap dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dan dialokasikan untuk program strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Meski ada pemangkasan anggaran hingga 50 persen pada perjalanan dinas dan rapat, Hadi memastikan efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja DPRD, hanya memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas mereka.
Secara keseluruhan, DPRD Jombang menunjukkan komitmen penuh untuk mematuhi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan mengoptimalkan anggaran yang ada demi kepentingan masyarakat Jombang.
Hadi Atmaji adalah Ketua DPRD Kabupaten Jombang periode 2024-2029 yang lahir di Lumajang pada 28 Mei 1969. Ia menempuh pendidikan dari MI Assholihi Lumajang (lulus 1983), SMPN 1 Tekung (lulus 1986), SMAN 1 Lumajang (lulus 1989), kemudian mondok di pesantren Tebuireng dan melanjutkan kuliah di IKAHA (sekarang Unhasy) Tebuireng, jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), yang diselesaikan pada 1997.
Sejak masa kuliah, Hadi aktif dalam organisasi masyarakat, khususnya LSM yang bergerak di bidang perlindungan masyarakat dan hak asasi manusia.
Pada 1998, ia mulai dipercaya oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pelatih kader muda partai tersebut. Secara resmi ia masuk pengurus PKB pada 2011 dan kini juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Jombang.
Hadi Atmaji memiliki tekad kuat untuk memajukan DPRD Jombang agar berperan lebih baik dalam legislasi, budgeting, dan pengawasan demi percepatan pembangunan daerah yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ia berkomitmen menjadikan DPRD sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat dan ingin berkontribusi sebesar-besarnya untuk kemajuan Kabupaten Jombang
**
