Penulis: Jacobus E. Lato | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, RIYADH – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi menyatakan penolakannya terhadap rencana penggunaan wilayahnya sebagai pangkalan udara tetap bagi pasukan militer Amerika Serikat.
Arab Saudi sempat melarang Amerika Serikat menggunakan wilayah udara dan pangkalannya untuk melancarkan operasi militer ofensif seperti Project Freedom guna menghindari eskalasi konflik dengan Iran.
Pernyataan tegas ini disampaikan melalui keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Kamis, 2 Juli 2026.
Pernyataan ini sebagai tanggapan atas pembahasan yang berkembang di kalangan pejabat dan media internasional terkait pengaturan keamanan di kawasan Teluk Persia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Abdullah bin Faisal, menegaskan bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan negara didasarkan pada kedaulatan penuh serta kepentingan nasional yang tidak boleh dikorbankan.
“Arab Saudi menghormati hubungan strategis dengan Amerika Serikat, namun kami menegaskan bahwa wilayah kami tidak akan dijadikan tempat untuk mendirikan pangkalan udara asing yang bersifat tetap dan beroperasi secara mandiri,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Penolakan ini muncul di tengah dinamika keamanan kawasan yang terus berubah, di mana Amerika Serikat sebelumnya mengusulkan penyesuaian posisi pasukan dan fasilitas militer untuk memperkuat pengawasan di jalur perdagangan laut dan stabilitas regional.
Meskipun selama ini kedua negara telah menjalin kerja sama militer dan pertukaran informasi intelijen, Arab Saudi menekankan bahwa bentuk kerja sama tersebut harus disesuaikan dengan prinsip kesetaraan dan tanpa mengurangi kedaulatan negara tuan rumah.
Latar Belakang
Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas King Saud, Dr. Mohammed Al-Jabri, sikap ini merupakan bagian dari upaya Arab Saudi untuk menegaskan posisinya sebagai kekuatan regional yang mandiri.
“Selama puluhan tahun, kerja sama militer berjalan baik, namun kini Arab Saudi ingin menentukan sendiri bentuk dukungan yang dibutuhkan tanpa harus menyerahkan kendali penuh atas sebagian wilayahnya,” jelasnya.
Pihak Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi secara rinci, namun sumber dari Departemen Luar Negeri AS menyatakan tetap menghargai keputusan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi.
“Kami terus berkomunikasi untuk menemukan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dan menghormati kepentingan kedua belah pihak,” kata sumber tersebut.
Dampak dan Konteks Regional
Langkah ini menimbulkan pandangan beragam di kawasan. Sebagian pihak menilai hal ini sebagai pergeseran arah kebijakan luar negeri Arab Saudi yang lebih mandiri, sementara yang lain mempertanyakan apakah akan memengaruhi stabilitas keamanan Teluk Persia.
Meskipun demikian, Arab Saudi menegaskan bahwa penolakan ini tidak berarti memutus hubungan, melainkan mengatur ulang pola kerja sama agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini.
“Hubungan persahabatan tetap terjaga, namun batas kedaulatan dan kewenangan negara harus tetap dijunjung tinggi,” tegas juru bicara kementerian tersebut.**
