Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Polemik keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, kian panas. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dengan lantang menyatakan penolakannya.
Pernyataan itu ia sampaikan di Bandara International Beach Strip Susi Air, Rabu (13/8/2025).
Sikap Susi mendapat dukungan dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran yang juga mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, serta Bupati Pangandaran saat ini, Citra Pitriyami.
Ratusan pelaku wisata dan nelayan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) turut hadir.
Bukan hanya soal lingkungan, pernyataan Susi Pudjiastuti yang menyebut Universitas Padjadjaran (Unpad) “bodoh” ikut menjadi sorotan.
Wakil Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad, Budi Hermansyah, menyayangkan ucapan tersebut.
“Tendensi dari keluarnya kata-kata ‘bodoh’ yang ditujukan ke guru besar Unpad sama dengan menghina Unpad sebagai lembaga pendidikan tinggi,” ujar Budi dikutip dari Tribun Jabar, Selasa (19/8/2025).
Menurut Budi, alumni Unpad sejak 1950-an sudah berkontribusi besar di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, BUMN, politik, hingga swasta.
Ia juga menyinggung keberadaan Kampus Unpad Pangandaran yang sejak 2016 menjalankan Program Studi Perikanan Laut Tropis.
“Apabila ada perbedaan pendapat, silakan dibantah dengan argumentasi ilmiah, bukan dengan kata-kata yang kurang pantas,” katanya.
Budi menambahkan, KJA Unpad sejatinya berfungsi sebagai laboratorium lapangan budidaya lobster. Tujuannya agar Indonesia tidak tertinggal dari Vietnam yang justru membesarkan benih lobster hasil tangkapan dari Indonesia.
Di sisi lain, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad, Yudi Nurul Ihsan, menilai polemik ini sebaiknya diselesaikan melalui diskusi terbuka.
“Saya harap ada diskusi yang lebih terbuka. Kalau perlu melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, hingga pelaku usaha,” ujar Yudi, Minggu (17/8/2025).
Menurutnya, segala bentuk aktivitas di kawasan pesisir harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Penolakan tidak seharusnya dilakukan jika kegiatan itu membawa manfaat.
“Jangan ada egois. Semua yang bermanfaat, kenapa tidak? Itu harus untuk kepentingan masyarakat,” ucap Yudi.
Ia menilai, jika KJA dianggap bermasalah, sebaiknya dipetakan aspek mana yang menimbulkan persoalan, lalu dicari solusi bersama. Unpad pun terbuka jika perlu menggelar forum diskusi khusus membahas keadilan perikanan di Indonesia.
Yudi meyakini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga akan mengambil sikap bijak dalam menyikapi polemik ini.
“Saya yakin KDM akan bijak juga jika melihat semua permasalahan,” katanya.***
