Penulis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, SAMARINDA – Rudy Mas’ud, gubernur Kalimantan Tinur, kembali menuai sorotan tajam, saat ditanya wartawan terkait pengangkatan perempuan adik kandungnya bernama Hijrah, masuk dalam TAGUPP.
Dalam sebuah sesi tanya jawab dengan wartawan, Kamis, 23 April 2026, Rudy menegaskan bahwa keberadaan adiknya di Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) bukanlah bentuk penyalahgunaan wewenang.
“Memang adik saya, di dalam melaksanakan kegiatan memperjuangkan dari DPRD (DPR-RI) sampai dengan terpilih menjadi Gubernur, ibu Hijrah selalu mendampingi saya.”
Ia juga menambahkan: “Sama juga pak Hashim juga kan begitu, apa bedanya pak Hashim dengan bapak Presiden? Kan dia percayakan. Itu memang hak prerogatif.”
“Dia tidak untuk menentukan, apalagi memerintahkan kepada OPD-OPD, tidak. Dia hanya mengawal saja.”
Melainkan bagian dari kebutuhan kerja dan hak prerogatif dalam penunjukan orang dekat yang dinilai memahami ritme kerja pemerintahan.
Pernyataan itu muncul ketika Rudy dimintai tanggapan atas kritik yang berkembang di ruang publik.
Ia menjelaskan bahwa adiknya kerap mendampingi dirinya dalam banyak agenda pemerintahan dan dianggap memahami kebutuhan koordinasi di lapangan. Dalam konteks itu.
Ia secara terang terangan membandingkannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya juga memberikan penugasan kepada Hashim Djojohadikusumo.
Analogi tersebut segera menjadi sorotan karena dinilai tidak sepenuhnya sebanding dengan situasi di daerah.
Di tengah kritik soal dugaan nepotisme, Rudy menegaskan bahwa posisi adiknya di TAGUPP bukan jabatan pengambil keputusan.
Menurut dia, keberadaan sang adik lebih bersifat membantu mempercepat kerja pemerintah daerah, khususnya dalam hal koordinasi dan pengawalan program.
Rudy juga menekankan bahwa penunjukan itu merupakan bagian dari hak prerogatif kepala daerah dalam memilih tim kerja yang dianggap paling cocok.
Namun, respons itu justru memunculkan gelombang kritik baru. Sebagian pihak menilai perbandingan dengan penugasan Hashim Djojohadikusumo kurang tepat karena konteksnya berbeda antara pemerintahan pusat dan daerah.
Di level daerah, penempatan kerabat dalam struktur kerja pemerintah tetap rawan dipersepsikan sebagai konflik kepentingan, terlebih jika prosesnya tidak dijelaskan secara terbuka.
Isu ini menambah daftar kontroversi yang mengiringi Rudy Mas’ud belakangan ini. Sebagai gubernur yang berasal dari keluarga politik berpengaruh di Kaltim, setiap langkahnya kerap menjadi perhatian publik.
Karena itu, pernyataannya soal adik kandung dan analogi dengan Hashim bukan sekadar jawaban spontan, melainkan telah berkembang menjadi perdebatan mengenai etika jabatan, batas prerogatif, dan sensitivitas publik terhadap praktik nepotisme dalam pemerintahan.**
