Penulis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, BANJARMASIN– Operasi tangkap tangan (OTT) bukan hanya di Lampung saja, ternyata KPK juga melakukan operasi serupa di Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Madya Banjarmasin yang menjerat Mulyono (pejabat pajak) Banjarmasin.
Pada hari yang sama Kamis, 4 Februari 2026, OTT pertama di lingkungan Ditjen Bea Cukai terkait impor barang dari luar negeri, KPK menangkap Rizal, mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan DJBC yang bertugas di Lampung dan beberapa pihak lain di Jakarta, dengan barang bukti uang miliaran dan emas 3 kg.
Operasi kedua, OTT KPP Madya Banjarmasin, Kalsel, KPK menangkap 3 orang termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, terkait restitusi pajak bernilai miliaran.
Beberapa media mengemasnya dalam satu paket narasi “OTT pegawai pajak di Banjarmasin hingga pejabat Bea Cukai”, sehingga seolah-olah Bea Cukai-nya di Banjarmasin, padahal Bea Cukai-nya kasus lain (Lampung/Jakarta) dan pajaknya di Banjarmasin.
Mulyono selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin ditangkap dalam OTT keempat KPK sepanjang 2026.
Dalam OTT Banjarmasin, KPK mengamankan total 3 orang: dua fiskus (termasuk Mulyono) dan satu pihak swasta dari PT BKB, wajib pajak sektor sawit yang mengurus restitusi.
Dari ekspose perkara, Mulyono kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengajuan restitusi pajak (restitusi pajak bernilai miliaran rupiah).
Barang bukti & jumlah orang
- Untuk klaster Bea Cukai, KPK mengamankan 17 orang: 12 pegawai Ditjen Bea Cukai dan 5 orang dari pihak PT BR.
-
Dalam kasus Bea Cukai ini, KPK menyita uang miliaran rupiah dan emas sekitar 3 kg.
-
Untuk OTT KPP Banjarmasin, KPK menyita uang tunai sekitar lebih dari Rp1 miliar sebagai barang bukti suap restitusi pajak.
-
Setelah gelar perkara, KPK menaikkan kasus restitusi pajak KPP Madya Banjarmasin ke penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka, termasuk Mulyono.
-
Para tersangka ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sejak 5 sampai 24 Februari 2026, dalam perkara restitusi pajak Banjarmasin.
Kalau mau, saya bisa bantu susun kronologi rinci per tanggal: kapan OTT DJBC, kapan OTT KPP Banjarmasin, pengumuman status tersangka, dan respons resmi DJP/DJBC.
Mulyono Ditangkap
Proses penangkapan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK mengikuti tahapan standar yang ketat untuk memastikan bukti sah dan pelaku tertangkap basah saat transaksi korupsi.
Prosedur ini umumnya sama untuk kasus seperti Mulyono di KPP Madya Banjarmasin, meski detail spesifik kasusnya terbatas pada informasi sebelumnya.
KPK mulai dengan pengumpulan informasi dari laporan masyarakat, penyadapan legal (berdasarkan UU KPK), atau intelijen internal untuk identifikasi pola suap.
Tim kemudian merencanakan operasi secara rahasia, memantau target seperti Mulyono terkait restitusi pajak, dan menunggu momen transaksi untuk meminimalkan risiko pelarian atau penghilangan bukti.
Tim KPK menyergap lokasi—dalam kasus Banjarmasin, mengamankan Mulyono dan dua orang lain beserta uang suap Rp1 miliar lebih—serta menyita barang bukti seperti uang tunai langsung di tempat.
Terduga dibawa ke kantor KPK untuk pemeriksaan intensif dalam 1×24 jam, diikuti gelar perkara cepat untuk naikkan status jadi tersangka jika ada minimal dua alat bukti. Mulyono ditetapkan tersangka suap restitusi pajak dan ditahan 20 hari awal di Rutan KPK sejak 5 Februari 2026, diumumkan via konferensi pers untuk transparansi.
KPK melakukan OTT pada 4 Februari 2026 di Banjarmasin terkait dugaan suap restitusi PPN senilai Rp49 miliar dari PT BKB (sektor sawit), dengan barang bukti uang lebih dari Rp1 miliar.
-
November 2025: Mulyono (MLY, Kepala KPP Madya Banjarmasin) bertemu manajemen PT BKB (PNZ manajer keuangan & ISY direktur utama), singgung “uang apresiasi” untuk kabulkan restitusi.
-
Awal 2026: PT BKB ajukan restitusi PPN; tim KPP (termasuk DJD fiskus) periksa, temukan lebih bayar Rp49,47 miliar (koreksi fiskal Rp1,14 miliar).
-
3-4 Februari 2026: KPK sergap saat transaksi suap; amankan 3 orang—MLY, DJD (fiskus KPP), VNZ (manajer PT BKB)—plus uang Rp1 miliar+ disita di lokasi.
-
Malam 4/2/2026: Ketiganya tiba Gedung Merah Putih KPK Jakarta (~20.00 WIB via pintu belakang) untuk pemeriksaan intensif.
-
5 Februari 2026: Gelar perkara; naik penyidikan, tetapkan 3 tersangka (MLY dkk); konperpers Plt Deputi Asep Guntur Rahayu beber kronologi & pamerkan uang bukti; tahan 20 hari (5-24/2) di Rutan KPK.
Ia berstatus ASN Eselon III.a (Administrator) di bawah Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, mengelola wajib pajak di Banjarmasin dan sekitarnya. Sebelumnya menjabat Kepala KPP Pratama Tanjung (Tabalong, Kalsel) pada 2023 dan Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Klaten (Jateng).
Dikenal sebagai dalang wayang kulit berbekal akun Instagram @ki_mulyono.pw, di mana ia sering tampil dan unggah konten kesenian tradisional Jawa. Sosoknya digambarkan humoris, ramah, dan aktif di komunitas seni lokal, meski tak ada catatan spesifik soal kebiasaan aktivitas sosial.
Sebagai ketua dalam kasus OTT KPK 4 Februari 2026, ia ditetapkan tersangka suap restitusi PPN Rp49 miliar dari PT BKB dan ditahan hingga 24 Februari 2026. **
