Penulih: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Pakar hukum Indonesia, Prof Dr Mahfud MD menjelaskan kontroversi hukum antara Ferry Irwandi Vs Dansat Siber TNI sebagai berikut: Ferry Irwandi dianggap memfitnah pihak TNI, karena pernyataan: “kita bisa menggagalkan rencana darurat militer,” yang dinilai seolah-olah TNI akan memberlakukan hukum darurat.
Namun, Mahfud menilai pernyataan Ferry tersebut adalah aspirasi yang belum memenuhi unsur pidana, demikian pernyataan Mahfud MD seperti diunggah pada akun Instagram@Denisumargo, Sabtu 13 September 2025.
Mahfud menyatakan bahwa laporan Dansat Siber TNI terhadap Ferry Irwandi ke polisi sebenarnya belum resmi dan masih dalam tahap kajian apakah bisa diproses hukum atau tidak.
Mahfud menyarankan agar kasus ini tidak perlu diperpanjang, karena pernyataan Ferry tidak sepenuhnya salah dan mempidanakan Ferry bisa berpotensi membuat kondisi negara menjadi kacau. Jadi, meskipun pihak TNI menimbang langkah hukum, sampai saat ini belum ada laporan resmi dan masih sebatas diskusi internal terkait langkah hukum berikutnya.
Mahfud MD menjelaskan bahwa postingan Ferry Irwandi yang menyebutkan “kita bisa menggagalkan rencana darurat militer” adalah aspirasi yang tidak memenuhi unsur pidana.
Mahfud menegaskan bahwa untuk bisa mempidanakan seseorang harus ada unsur niat yang jelas dan akibat yang nyata, serta orang tidak boleh dihukum jika tidak tahu atau tidak berniat memprovokasi.
Ia juga mengingatkan bahwa jika TNI benar-benar mempidanakan Ferry Irwandi, hal itu bisa menimbulkan kekacauan nasional. Mahfud menganggap kasus ini sebagai persoalan yang bersifat aspirasi dan diskusi, bukan masalah hukum yang perlu diperpanjang.
Mahfud menyarankan agar nasional tidak dicampur aduk dengan persoalan politik atau hukum yang berpotensi memperkeruh kondisi negara. Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dan memperhatikan unsur-unsur hukum sebelum mengambil tindakan pidana.
Pernyataan ini disampaikan dengan gaya lugas dan mengajak untuk melihat masalah ini secara bijak agar tidak memanaskan situasi negara.
Pernyataan Ferry Irwandi ‘berdamai’ dengan TNI, diunggah pada akun instagram@irwandiferry, Sabtu 13 September 2025, sebagai berikut:
Urusan saya dan TNI udah selesai teman-teman. Mari sekarang kita fokus mengawal dan menjaga tuntutan. Tuntutan saudara kita di serikat buruh, di serikat ojol, 17+8, aliansi ekonom, aliansi mahasiswa, dan berbagai tuntutan lain
Seperti yang sudah saya sampaikan, masih banyak kenkawan kita yang ditangkap, masih ada yang hilang, masih ada yang belum mendapatkan keadilan. Mari saling jaga, jaga warga!
Sementara itu dulu, saya upayakan akan terus berkabar jika ada perkembangan terbaru
Salam! Hidup supremasi sipil!
Sikap dan pernyataan Dansat Siber TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, tentang kasus Ferry Irwandi sebagai berikut:
Pada 8 September 2025, Dansat Siber TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk berdiskusi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik institusi TNI yang dilakukan oleh Ferry Irwandi berdasarkan hasil patroli siber yang dilakukan Satuan Siber TNI.
Juinta menyatakan bahwa mereka menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi di ruang siber, tetapi tidak merinci bentuk tindak pidana tersebut dan menyerahkan detailnya ke proses penyidikan.
Ia juga mengatakan sudah mencoba menghubungi Ferry Irwandi namun nomor ponselnya tidak bisa dihubungi.
Satuan Siber TNI masih menyusun langkah hukum dan melakukan konsultasi internal dan dengan polisi terkait dugaan tersebut.
Namun, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, institusi seperti TNI tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik, hanya perorangan yang bisa melapor.
Selain pencemaran nama baik, TNI mengaku menemukan indikasi tindak pidana lain yang lebih serius dan sedang membahas konstruksi hukumnya secara internal.
Kapuspen TNI juga menegaskan TNI menghormati hukum dan kebebasan berpendapat, namun mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi koridor hukum dan tidak melakukan provokasi, disinformasi, fitnah, dan kebencian.
Langkah TNI ini mendapat kritik dari masyarakat sipil yang menilai TNI memperluas peran militer ke ranah penegakan hukum siber, yang seharusnya merupakan ranah sipil. **
