Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Gara-gara maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat ketimpangan ekonomi melebar, membuat rakyat mudah marah. Alhasil, demo akhir Agustus lalu, berujung ricuh.
Hal itu berdasarkan hasil riset Center of Economic and Law Studies (Celios), bertajuk “Shrinking Middle Class, Pajak, Utang, dan Jalan Keluarnya” dikutip Jumat (5/9/2025).
Laporan Celios itu, menyoroti kenaikan jumlah kekayaan pejabat dan kalangan menengah atas. Tapi di saat bersamaan, kelas menengah ke bawah mengalami pelemahan. “Ketimpangan menjadi akar masalah kemarahan publik,” kata Celios dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9).
Celios mencatat, total kekayaan 50 orang triliuner di Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat, hanya dalam enam tahun. Total kekayaan kelompok ini mencapai Rp4.857 triliun.
Pada saat bersamaan, Celios juga menemukan peningkatan kekayaan pejabat publik. Total harta presiden, wakil presiden, dan menteri Kabinet Merah Putih naik dari Rp19,57 triliun pada 2023 menjadi Rp21,32 pada 2024.
“Peningkatan ini berarti ada tambahan sekitar Rp1,75 triliun atau hampir 9 persen dalam satu tahun. Jika melihat rerata kekayaan per individu, kenaikannya juga cukup tajam dari Rp391 miliar pada 2023 menjadi Rp426 miliar pada 2024,” tulis Celios.
Celios menyoroti pengelolaan yang tidak rasional di tengah perlambatan ekonomi. Anggaran pertahanan meningkat 165 persen, ketertiban dan keamanan naik 52,4 persen, untuk periode APBN 2021-2026. “Sementara pada periode yang sama anggaran perlindungan sosial hanya meningkat 2,5 persen,” demikian Celios.
“Selama periode APBN 2021-2026 alokasi anggaran untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, dan pariwisata justru tumbuh negatif,” tulis mereka.
Celios menyinggung gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Celios menyebut jumlah pekerja yang di-PHK pada Januari-Juni 2025 42.385 orang.
Angka PHK semester I-2025 naik 32,19 persen dibandingkan April 2024. Angka PHK itu juga naik 54,36 persen naik dibandingkan angka PHK sepanjang 2024. “Ekonomi yang sekarat membuat PHK semakin tinggi dan pekerja beralih ke sektor informal,” tulis Celios.
Sebelumnya, gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi di beberapa kota di Indonesia. Aksi unjuk rasa itu dipicu kondisi perekonomian dan kenaikan tunjangan anggota DPR.
Aksi kian panas setelah polisi melindas sopir ojek online Affan Kurniawan hingga tewas, Kamis (28/8). Demonstrasi meluas ke beberapa daerah.
Merespons itu, Presiden Prabowo Subianto mengundang ketua umum partai politik, menteri-menteri, hingga tokoh masyarakat ke istana. Ia memastikan pemerintah menerima semua aspirasi yang disampaikan.
“Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua kementerian/lembaga untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik dan menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintah,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).***
