Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
KREDONEWS COM, SIDOARJO-Ketegangan politik di DPRD Sidoarjo terus memanas setelah pernyataan kontroversial Bupati H. Subandi beredar di media sosial TikTok.
Dalam video berdurasi 22 detik itu, Bupati Subandi menyebut sebagian besar kegiatan DPRD hanya menghamburkan uang, dan menyatakan bahwa program pokok pikiran (Pokir) yang diajukan dewan rawan korupsi.
Fraksi Gerindra menjadi pihak yang paling tegas menolak permintaan maaf Bupati, meski Gerindra merupakan partai pengusung pasangan Subandi-Mimik Idayana di Pilkada lalu.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Supriyono SH, MH, menegaskan sikap politik partainya tidak lagi terkait kepentingan dukung-mendukung Pilkada 2024.
“Memang, dia menjadi bupati karena kami usung sebagai partai terbesar. Namun, sejauh ini tindakan Bupati Subandi tidak mencerminkan itu,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).
Menurut Supriyano, yang akrab disapa Cak Pri, ada kesan Bupati Subandi sudah tidak lagi menganggap Gerindra bagian dari pemerintahan Sidoarjo.
Supriyono
“Gerindra seolah ditinggalkan. Tidak lagi dianggap bagian dari pemerintah, padahal kami partai pengusung terbesar,” katanya.
Ia menegaskan, sikap Fraksi Gerindra bertujuan menjaga marwah DPRD sebagai lembaga legislatif yang setara dengan eksekutif.
“Keputusan fraksi ini sejalan dengan kebijakan partai. Semua langkah politik kami sudah dikonsultasikan dan direstui pimpinan partai,” jelasnya.
Cak Pri menilai permintaan maaf Bupati tidak menyentuh substansi persoalan. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra tetap menolak.
“Kalau paham persoalannya, mestinya tak cukup hanya minta maaf. Bupati harus menjelaskan pernyataannya soal DPRD menghamburkan uang dan isu Pokir rawan korupsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, tuduhan DPRD menghamburkan uang jelas mendiskreditkan lembaga legislatif. Padahal, alokasi dana Pokir hanya sekitar Rp 200 miliar atau 3 persen dari total APBD Sidoarjo yang mencapai Rp 5,6 triliun.
“Dengan hanya 3 persen, kok disebut menghamburkan uang,” sindirnya.
Terkait tudingan Pokir tidak sesuai visi-misi bupati yang disebut rawan korupsi, Cak Pri menilai itu upaya mereduksi peran DPRD.
“Kalau bupati paham, tentu tidak akan berkata demikian. Kami di DPRD juga punya tanggung jawab terhadap konstituen yang merupakan bagian dari visi-misi partai,” paparnya.
Ia menegaskan, sikap Fraksi Gerindra murni demi menjaga marwah DPRD, bukan untuk menggulirkan wacana pemakzulan Bupati Subandi.
“Tidak ada niatan lain, apalagi untuk memuluskan pemakzulan agar Bu Mimik menggantikan bupati. Kami hanya berjuang menjaga marwah DPRD,” pungkasnya.***
