Penulis: Satwiko Rumekso | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Bank Dunia melaporkan jumlah orang miskin di Indonesia meningkat signifikan usai organisasi tersebut mengubah standar garis kemiskinannya per Juni 2025.
Berdasarkan laporan bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan purchasing power parity (PPP) 2021 dalam menentukan garis kemiskinan. Sebelumnya, Bank Dunia masih menggunakan perhitungan PPP 2017.
Adapun, PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa di satu negara dengan di Amerika Serikat. Misalnya, US$1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan US$1 di Jakarta.
PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, nilai PPP berbeda untuk setiap negara.
Untuk Indonesia, Bank Dunia mencatat US$1 PPP 2017 setara dengan Rp5.607,5. Hanya saja, Bank Dunia belum mengeluarkan konversi resmi PPP 2021 ke rupiah.
Standar Garis Kemiskinan Baru Bank Dunia 2025
Usai pengadopsian PPP 2021, Bank Dunia mengungkapkan kini garis kemiskinan internasional menjadi US$3 per orang per hari, naik dari sebelumnya US$2,15 berdasarkan perhitungan PPP 2017. Selanjutnya garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah menjadi US$4,20 per orang per hari (dari US$3,65); dan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah atas menjadi US$8,30 per orang per hari (dari US$6,85).
Adapun saat ini Bank Dunia mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas sejak 2023 setelah mencapai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.580 per kapita. Sebagai konteks, Bank Dunia mengklasifikasikan sebuah negara sebagai negara berpendapatan menengah atas apabila memiliki GNI di kisaran US$4.466—US$13.845 per kapita.
Perubahan tahun acuan ini turut membuat jumlah pendidik miskin meningkat. Sebelumnya dalam laporan Poverty & Equity Brief edisi April 2025, Bank Dunia mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 60,3% dari total populasi pada 2024.
Kini berdasarkan data Poverty and Inequality Platform Bank Dunia, jika menggunakan perhitungan PPP 2021 yang mana garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas sebesar US$8,30, maka persentase penduduk miskin di Indonesia melonjak ke 68,2% dari total populasi pada 2024.
Adapun jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian berdasarkan standar Bank Dunia, 68,2% penduduk miskin Indonesia setara dengan 194,4 juta orang atau sekitar setiap 3 orang penduduk Indonesia, 2 orang di antaranya miskin.
Garis Kemiskinan versi BPS
Di Indonesia, garis kemiskinan mengacu kepada survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga negara itu tidak menggunakan standar kemiskinan Bank Dunia dalam mencatat garis kemiskinan nasional. Oleh sebab itu, jumlah penduduk miskin versi BPS jauh lebih rendah daripada versi Bank Dunia yakni menjadi 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024.
Beberapa waktu lalu, Bisnis berkesempatan menerima penjelasan langsung dari Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan jajarannya mengenai alasan perbedaan standar tersebut.
BPS menjelaskan bahwa garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia merupakan median atau nilai tengah dari garis kemiskinan nasional 37 negara berpendapatan menengah-atas.
Oleh sebab itu, BPS menyatakan garis kemiskinan Bank Dunia lebih cocok digunakan sebagai perbandingan antarnegara bukan untuk mengukur kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. BPS pun merancang sendiri garis kemiskinan nasional yang dirasa cocok untuk mengukur standar hidup masyarakat Indonesia.
Dalam menghitung kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut dibagi menjadi dua kategori: komoditi makanan dan komoditi bukan makanan.
Untuk makanan, BPS memakai standar kebutuhan gizi versi Kementerian Kesehatan yaitu minimum 2.100 kilokalori (kkal) per kapita per hari. BPS pun menggunakan 52 jenis komoditi makanan untuk menentukan kebutuhan 2.100 kkal tersebut seperti beras, kue basah, hingga rokok kretek filter.
Untuk bukan makanan, BPS menggunakan 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan yang dirasa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti perumahan, listrik, hingga pajak kendaraan motor.
BPS pun mengkalkulasi garis kemiskinan sesuai nilai pengeluaran masyarakat untuk membeli komoditi-komoditi makanan dan bukan makanan tersebut. Kalkulasi garis kemiskinan tersebut dilakukan lewat Susenas yang diadakan dua kali dalam setahun yaitu pada Maret dan September.
Hasilnya, berdasarkan Susenas September 2024, didapati ambang batas garis kemiskinan nasional senilai Rp595.243 per orang per bulan. Pada saat yang sama, BPS mencatat rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 anggota rumah tangga sehingga garis kemiskinan nasional sebesar Rp2.803.590 per rumah tangga miskin per bulan.
Hanya saja, BPS menggarisbawahi bahwa garis kemiskinan nasional tersebut merupakan hasil perhitungan total semua wilayah Indonesia sehingga kurang cocok digunakan secara spesifik.
BPS menyatakan garis kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi—yang kemudian di bagi lagi berdasarkan wilayah perkotaan, dan pedesaan. Misalnya, ambang batas garis kemiskinan di Jawa Tengah ‘hanya’ Rp521.093 per orang per bulan atau Rp2.318.864 Per rumah tangga per bulan, sementara di Jakarta senilai Rp846.085 per kapita per bulan, sedangkan di Papua Pegunungan sebesar Rp1.079.160 per kapita per bulan atau Rp3.841.810 per rumah tangga per bulan.
Dengan demikian, seorang penduduk Papua Pegunungan yang pengeluarannya sebesar Rp900.000 per bulan tetap tergolong miskin meski pengeluarannya berada di atas garis kemiskinan nasional namun tetap berada di bawah garis kemiskinan provinsi.***
