Penulis : Jayadi | Editor : Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM-JAWATIMUR: Dalam upaya menerapkan penegakan hukum yang berfokus pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024.
Kajati Jawa Timur, Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL, didampingi oleh Aspidum, Koordinator, serta para Kasi di Bidang Pidum Kajati Jatim, bersama dengan Kajari Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Mojokerto, dan Kajari Magetan, memimpin Ekspose Mandiri untuk 10 perkara yang diajukan agar dihentikan penuntutannya berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif.
9 Perkara Orharda (perkara tindak pidana yang berkaitan dengan orang dan harta benda)
– 4 perkara Pencurian memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP diajukan oleh Kejari Sidoarjo, Kab. Malang, Bondowoso dan Kejari Magetan (masing-masing 1 perkara);
– 1 perkara Penadahan memenuhi ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP diajukan oleh Kejari Bondowoso;
Baca juga
SBY: TNI Netral dan Tak Kembali ke Dwifungsi ABRI, SBY/AHY Beri Contoh Mundur dari Militer
Keistimewaan Celana Dalam Militer Amerika vs. Pembelian Celana Dalam dan RUU TNI
– 1 Perkara Penganiayaan memenuhi ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP diajukan oleh Kejari Sidoarjo;
– 2 Perkara KDRT disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diajukan oleh Kejari Tanjungperak dan Ngawi;
– 1 perkara tentang merk disangka melanggar Primair Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Subsidair Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diajjukan oleh Kejari Tanjung perak;
1 Perkara Narkoba
1 perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diajukan oleh Kejari Sumenep nama Tersangka SAMSUL ARIFIN Bin SYAIFUL ANWAR yang disangka melanggar Pasal 114 (1), Pasal 112 (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
Permohonan pengajuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
– Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara;
– Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka dan hak korban terlah dipulihkan Kembali serta masyarakat merespons positif dan khusus untuk Perkara Penyalahgunaan Narkotika, penghentian penuntutan harus mempertimbangkan bahwa tersangka hanya sebagai penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri (end-user);
– tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar dan kurir terkait jaringan gelap narkotika;
– tersangka bukan merupakan residivis kasus narkotika ;
– tersangka tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
– sudah ada Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNNK setempat dan tim dokter yang menyatakan dan kesimpulan terhadap tersangka layak untuk direhabilitasi.
Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menunjukkan bahwa negara dan aparat penegak hukum menghadirkan aspek humanisme dalam penegakan hukum guna mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.
Kebijakan restorative justice diharapkan mencegah ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Namun, perlu ditekankan bahwa pendekatan ini bukanlah bentuk pengampunan yang memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya.***
