Penulis : Jayadi : Editor : Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM-JAKARTA: Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, mengingatkan Perum Bulog agar lebih berhati-hati dalam melibatkan Babinsa dalam proses penyerapan gabah dan beras dari petani.

Ia menegaskan bahwa niat baik pemerintah untuk memperkuat stok pangan nasional harus dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan keresahan atau kesalahpahaman di kalangan petani.
Politisi PKS ini menyoroti bahwa keterlibatan Babinsa—yang merupakan aparat TNI—dalam urusan ekonomi masyarakat sipil dapat menimbulkan ketakutan atau perasaan terintimidasi di kalangan petani.
Menurutnya, petani harus diberi ruang yang nyaman dan bebas tekanan agar dapat bekerja secara optimal serta menjual hasil panennya secara sukarela.
Baca juga
Bandar Narkoba Punya Cara Baru Menarik Simpati Warga Agar Bisnis Lancar, Omset Rp524 T
Saadiah memahami bahwa Bulog tentu menginginkan hasil maksimal dalam penyerapan gabah, tetapi ia menekankan bahwa proses tersebut tidak boleh menyebabkan rasa takut atau tekanan psikologis bagi petani.
“Kesan intimidatif dari kehadiran aparat TNI, walaupun tidak disengaja, bisa saja muncul,” ujar Saadiah dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Parlementaria, Sabtu (8/3/2025).
Sebagai solusi yang lebih konstruktif, Saadiah menyarankan agar Bulog bekerja sama dengan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna di setiap wilayah.
Baca juga
Awas Beli Minyak Kita, 3 Pabrik Ini Mengurangi Isinya, 700 ml dari 1 liter
Menurutnya, Karang Taruna tidak hanya dapat membantu tugas Bulog dalam penyerapan gabah, tetapi juga berperan sebagai wadah pembinaan generasi muda di sektor pertanian.
Saadiah menambahkan bahwa tidak harus Karang Taruna, organisasi kepemudaan lain juga bisa diakomodasi. Ia mengungkapkan dua alasan utama:
1. Mereka lebih dekat dan diterima oleh masyarakat, sehingga proses berjalan lebih kondusif.
2. Keterlibatan pemuda dapat menjadi sarana pelatihan untuk menciptakan generasi penerus yang memahami pentingnya ketahanan pangan nasional.
Baca juga
Hindari Isi Pertamax, Motor Ratusan Ojol Malah Mogok Setelah Isi Pertalite, Sangat Kacau
Politisi Fraksi PKS asal Maluku ini pun meminta pemerintah dan Bulog untuk meninjau kembali pola kerja sama yang ada, guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan rasa aman bagi petani serta membuka peluang bagi pemuda untuk berperan dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membantah bahwa Babinsa mengawal penyerapan gabah kering oleh Perum Bulog. Ia menegaskan bahwa keterlibatan unsur militer di tingkat desa tidak bersifat mutlak.
“Tidak harus (dikawal Babinsa),” ujar Zulhas saat ditemui usai menginspeksi harga sembako di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Rabu, 5 Maret 2025.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perum Bulog, Sudaryono, menyatakan bahwa Babinsa tidak memiliki kewajiban untuk mengawal Bulog dalam menyerap gabah kering petani seharga Rp 6.500 per kilogram.
Menurutnya, selain Babinsa, penyerapan gabah petani juga bisa melibatkan unsur lembaga pemerintah lain. “Instruksi Presiden. Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa, Bulog sendiri, kan semua terlibat di situ,” ungkap Sudaryono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Maret 2025.
Menurut Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto, pelibatan Babinsa dalam proyek penyerapan gabah bukan dikarenakan keberadaan Mayjen Novi Helmy Prasetya yang saat ini menempati jabatan direktur utama perusahaan Bulog.
Suyamto mengatakan, pelibatan Babinsa dalam program kerja Bulog ini bukan hal baru. “Pada 2016, Bulog juga bekerja sama dengan TNI pada saat pengadaan (gabah),” katanya saat dihubungi, Sabtu, 8 Maret 2025, dikutip dari Tempo.***