75.000 Ha Hutan Batang Toru Dibatat Penyebab Banjir Bandang Sumut, WALHI Sebut Ulah Tujuh Perusahaan

Kerusakan hutan di hulu Batang Toru yang memicu banjir dan longsor adalah hasil pembukaan hutan yang berlebihan, yang menyebabkan area rawan bencana makin meluas.

Aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan-perusahaan, termasuk tambang emas dan perkebunan, telah memperparah kerusakan ekosistem yang penting bagi kelestarian lingkungan dan habitat satwa langka seperti Orangutan Tapanuli.

Citra satelit menunjukkan jelas area gundul di sekitar lokasi bencana, memperkuat dugaan keterlibatan perusahaan dalam perusakan hutan.​

Meskipun PT Agincourt Resources sebagai bagian dari Grup Astra memperoleh keuntungan finansial yang signifikan dari aktivitas tambang, warga lokal di sekitar Batang Toru masih hidup dalam kemiskinan dengan angka kemiskinan mencapai 6,92%.

Hal ini menunjukkan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi dari sumber daya alam yang ada, di mana keuntungan besar yang mengalir ke perusahaan dan pemilik modal tidak otomatis menyejahterakan masyarakat sekitar yang justru menanggung risiko besar bencana alam akibat kerusakan lingkungan.​

WALHI Sumut menuntut pemerintah menghentikan aktivitas industri ekstraktif di Ekosistem Batang Toru dan menegakkan hukum terhadap para pelaku perusakan lingkungan. Mereka juga mendesak perlindungan ekosistem Batang Toru lewat perencanaan tata ruang yang terpadu serta penyediaan bantuan dan mitigasi bagi warga terdampak bencana.​

• Aktivitas tambang emas PT Agincourt Resources (anak perusahaan Jardine Matheson yang juga induk Astra) yang telah menyebabkan deforestasi luas lebih dari 114 hektar dalam 15 tahun terakhir, yang berdampak langsung pada kerusakan habitat Orangutan Tapanuli dan ekosistem Batang Toru, memicu banjir dan longsor besar.​

• WALHI menilai bahwa operasi tambang dan proyek energi yang dijalankan oleh perusahaan di bawah kendali Jardine Matheson/Astra merupakan penyebab utama kerusakan hutan dan bencana ekologis, yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka secara hukum dan moral.​

• Selain kerusakan lingkungan, WALHI juga menuding perusahaan-perusahaan anak Jardine Matheson yang beroperasi di Sulawesi melakukan perampasan tanah masyarakat adat serta melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak mereka, sehingga ada persoalan serius hak asasi manusia di balik operasional perusahaan ini.​

• WALHI menuntut agar Jardine Matheson dan Astra bertanggung jawab dengan menghentikan aktivitas merusak lingkungan dan mengembalikan hak serta kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak.​

Jadi, tuduhan WALHI atas Jardine Matheson dan Astra berdasar pada bukti deforestasi, dampak ekologis serius, pelanggaran hak masyarakat adat, dan ketidakadilan dalam mengelola kekayaan alam yang mengakibatkan bencana dan kemiskinan di masyarakat lokal.

Angka 114 hektar berasal dari analisis WALHI Sumut menggunakan citra satelit dan data Global Forest Watch, yang mencatat hilangnya tutupan hutan di area tambang aktif sebesar 509 ha per Januari 2022, dengan 114 ha tumpang tindih langsung dengan ekosistem Batang Toru.

Laporan Mongabay dan Aliansi Tolak Tambang Martabe (Lantam) juga mengonfirmasi deforestasi ini terkait pembukaan lahan untuk pit tambang dan tailing management facility (TMF), yang merusak habitat orangutan Tapanuli.