Penulis: Arief Hendro Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG- Bupati Jombang Warsubi menyatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi perubahan tata kelola pemerintahan agar semakin lincah, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam perhelatan 6th Annual Jombang Bureaucracy Awards Tahun 2025 sukses diselenggarakan pada Jumat (28/11/2025) di Ballroom Mercure Surabaya Grand Mirama.
Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Yuliati Nugrahani Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanudin S.Ag., M.Pd., serta Ning Ema Erfina.
Turut hadir pula Ketua DWP Jombang Lilik Agus Purnomo, asisten, staf ahli, dan jajaran kepala perangkat daerah se-Kabupaten Jombang.
Di hadapan para kepala perangkat daerah, Bupati Warsubi menegaskan bahwa reformasi birokrasi lebih dari sekadar laporan, checklist administratif, atau nilai indeks semata.
“Esensi sebenarnya adalah perubahan substantif, yaitu perubahan yang memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi kualitas layanan, kecepatan proses, maupun akuntabilitas kita sebagai penyelenggara pemerintahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara kinerja riil organisasi dengan administrasi tata kelola organisasi agar tercipta tata kelola yang menjadi fondasi peningkatan kinerja organisasi.
Bupati Warsubi mengajak seluruh perangkat daerah untuk berkomitmen bergerak seirama, saling mendukung, dan berorientasi pada tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Dalam hal ini, kepemimpinan di masing-masing perangkat daerah memegang peranan penting, tidak hanya dalam menjaga komitmen, tetapi juga memastikan implementasi perubahan tersebut.
“Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki mindset, skillset, dan toolset yang tepat, sehingga seorang pimpinan mampu mengarahkan organisasi untuk bertransformasi, bukan sekadar menjalankan rutinitas,” tegas Bupati Warsubi.
Pada kesempatan ini, Bupati Jombang juga memberikan apresiasi dan penghargaan dalam acara Jombang Bureaucracy Awards 2025 kepada perangkat daerah dan individu dengan kinerja terbaik sepanjang tahun 2025.
Berikut daftar penerima penghargaan:
Kategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
-
Kinerja BLUD Kelompok Rumah Sakit Umum Daerah: RSUD Jombang
-
Kinerja BLUD Kelompok Puskesmas: Puskesmas Megaluh
Kategori Pelayanan Publik
3. Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik – Pelayanan Internal Pemerintah (Predikat: sangat berkualitas): Sekretariat Daerah
4. Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik – Pelayanan Langsung ke Masyarakat (Predikat: sangat berkualitas): Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
5. Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik – Kecamatan (Predikat: sangat berkualitas): Kecamatan Tembelang
6. Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik – Pelayanan Kesehatan (Predikat: sangat berkualitas): Puskesmas Mojowarno
Kategori Indeks Pelayanan
7. Capaian IPP Terbaik 2025: RSUD Jombang
8. Capaian IKM Terbaik 2025: Kecamatan Wonosalam
Kategori SAKIP & Reformasi Birokrasi
9. Implementasi SAKIP Terbaik 2025: Kecamatan Plandaan
10. Best Achievement SAKIP 2025: Kecamatan Ngusikan
11. Implementasi Reformasi Birokrasi Terbaik 2025: Kecamatan Ngoro
12. Best Achievement Reformasi Birokrasi 2025: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kategori Budaya Kerja & Individu
13. Budaya Kerja Terbaik 2025: Kecamatan Gudo
14. Pegawai dengan Budaya Kerja Terbaik 2025: Rany Yulita, SE (Kecamatan Plandaan)
Selain penghargaan, acara Jombang Bureaucracy Awards 2025 juga dimeriahkan dengan pengukuhan 20 Agen Perubahan Kabupaten Jombang Angkatan Ke-2, yang ditandai dengan penyematan pin agen perubahan.
Untuk memperdalam pemahaman tentang reformasi birokrasi, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., hadir memberikan materi mengenai Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah..
Cheka melakukan evaluasi implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Proyeksi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dalam Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan MoU Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Universitas Negeri Malang mengenai kesepakatan kajian, penelitian, dan pengabdian masyarakat/KKN.
Selain itu, penandatanganan MoU bersama Universitas Wahab Hasbullah untuk pemanfaatan dan pengembangan potensi di bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, dan Pelayanan Kesehatan.
Acara Jombang Bureaucracy Awards 2025 menjadi wujud apresiasi Pemerintah Kabupaten Jombang atas komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat untuk terus menghadirkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat menuju Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua. **
