Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto, Senin 8 Desember 2025, telah menerima laporan dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengenai estimasi anggaran Rp51,82 triliun untuk rehabilitasi dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.
Presiden menekankan bahwa jangan sampai anggaran itu diselewengkan, harfsu benar-benar dipergunakan untuk rehabilitasi, terutama bagi masyarakat yang menjadi korban bencana banjir dan longsor.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah menyiapkan dana tersebut dari APBN, termasuk alokasi khusus bencana Rp5 triliun per tahun dan hasil efisiensi anggaran Rp60 triliun, dengan pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh presiden dan BNPB.
Alokasi Anggaran
Anggaran rehabilitasi pascabencana banjir bandang dan longsor sebesar Rp51,82 triliun dialokasikan untuk tiga provinsi utama: Aceh Rp25,41 triliun, Sumatra Utara Rp12,88 triliun, dan Sumatra Barat Rp13,52 triliun. Dana ini berasal dari estimasi Kementerian PUPR untuk memulihkan kondisi semula atau lebih baik, disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto pada rapat 7 Desember 2025 di Aceh.
Penggunaan di Aceh
- Di Aceh, Rp25,41 triliun difokuskan pada perbaikan 37.546 rumah rusak (ringan hingga berat), fasilitas umum seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, serta puskesmas. Sektor pertanian termasuk lahan tanaman pangan, peternakan, sawah, kebun, tambak, dan kantor pemerintah juga menjadi prioritas, dengan penanganan khusus di kabupaten terisolir seperti Bener Meriah (232 gampong) dan Aceh Tengah (295 desa).
- Sumatra Utara memerlukan Rp12,88 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas bangunan serta prasarana umum.
- Sumatra Barat dialokasikan Rp13,52 triliun, dengan prioritas tahap rehabilitasi di daerah yang sudah relatif pulih seperti Pesisir Selatan dan Agam yang masih memiliki nagari terisolasi. Secara keseluruhan, anggaran mendukung pelayanan korban, pengungsi, santunan Rp60 juta per rumah tangga, logistik, dan rekonstruksi bertahap. Rincian kebutuhan mencakup Rp25,41 triliun untuk Aceh (termasuk perbaikan 37.546 rumah rusak), Rp12,88 triliun untuk Sumatra Utara, dan Rp13,52 triliun untuk Sumatra Barat.
Bencana tersebut merusak rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian di 52 kabupaten/kota, dengan Aceh paling parah terdampak.
Presiden juga menyetujui dana tambahan Rp4 miliar per kabupaten/kota terdampak serta Rp20 miliar per provinsi untuk mempercepat penanganan. Prabowo menekankan pengawasan ketat agar tidak ada penyelewengan dana, dengan ancaman tindakan tegas terhadap koruptor.
Laporan disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas di Banda Aceh pada 7 Desember 2025, berdasarkan koordinasi dengan Kementerian PUPR. Pemerintah menyiapkan seluruh kebutuhan, termasuk santunan Rp60 juta per rumah tangga terdampak.**
