Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM.JAKARTA- Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti kebijakan pemerintah yang terus menaikkan tarif cukai rokok. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya membebani industri rokok, tetapi juga merugikan petani tembakau yang menjadi bagian awal dari rantai produksi.
“Bayangkan, ratusan triliun kita terima dari cukai tembakau, ribuan triliun akumulasinya. Tapi tidak ada subsidi apapun terhadap petani tembakau,” ujar Misbakhun dalam pernyataan yang diunggah akun Instagram @totalpolitikkcom, 22 Agustus 2024.
Ia menegaskan, tidak ada alokasi subsidi bibit, pestisida, maupun pupuk yang diberikan pemerintah untuk petani tembakau. Bahkan, menurutnya, di Kementerian Pertanian tidak ada satu rupiah pun anggaran khusus bagi petani tembakau.
“Pernah tahun 2017 ada anggaran Rp5 miliar, tapi itu pun dipakai untuk sosialisasi mengenai bahaya tembakau,” tambahnya.
Misbakhun juga menyinggung soal kondisi industri hasil tembakau (IHT) yang kian terpuruk akibat kenaikan cukai. Ia membandingkan jumlah pabrik rokok yang pada 2004 mencapai 6.000, kini tinggal tersisa sekitar 1.400.
“Bayangkan, pejabat melihat industri rontok senang, melihat rakyat jatuh senang. Ini masuk akal nggak sih, dalam situasi seperti ini cukai terus dinaikkan?” ucapnya.
Politikus Golkar itu mengingatkan, industri tembakau dulu dikenal sebagai salah satu sektor yang tahan krisis, bahkan saat krisis 1998. Namun kini, kata dia, tekanan cukai membuat industri tersebut kehilangan daya tahannya.
“Dulu satu-satunya industri yang tidak masuk zona merah saat krisis adalah tembakau. Tapi sekarang mereka menghadapi tekanan tarif yang eksesif,” jelasnya.
Misbakhun juga mengungkap bahwa para konglomerat yang lahir dari industri tembakau dulu mampu mengakuisisi berbagai sektor usaha lain yang terpuruk saat krisis, dan membuatnya kembali sehat.
Namun kini, kondisi itu justru berbalik karena industri tembakau sendiri mengalami penurunan akibat kebijakan fiskal yang dianggap tidak rasional.*****
