Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, adanya kemungkinan terjadinya kenaikan uang kuliah. Kemungkinan ini terjadi efek dari efisiensi anggaran pemerintah.
Menurutnya, terdapat sejumlah anggaran bantuan operasional ke perguruan tinggi yang menjadi subjek efisiensi anggaran. Di antaranya dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang mengalami efisiensi sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp6,018 triliun.
“Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi. Karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana,” kata Satryo dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2025), dikutip Antara.
“Tambahan dana ini khususnya untuk pengembangan. Jadi kalau tidak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah,” ujarnya.
Ia mengatakan, dana bantuan langsung lain dari efisiensi adalah dana Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH). Di mana terkena pemangkasan sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp2,37 triliun.
Kemudian, dana Program Revitalisasi PTN (PRPTN) yang terkena pemangkasan sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp856 miliar. Ada pula, dana bantuan Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) dan dana bantuan kelembagaan PTS.
“Di mana nilai efisiensinya sebesar 50 persen dari pagu awal. Masing-masing yakni Rp250 miliar dan Rp365 miliar,” katanya, menjelaskan.
Untuk itu, ia mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar dapat mengembalikan sebagian anggaran bantuan langsung tersebut dapat kembali ke pagu awalnya. Sehingga perguruan tinggi tidak perlu menaikkan uang kuliah kepada mahasiswa.
“Supaya PTS tersebut juga tidak harus menaikkan uang kuliahnya. Supaya tetap bisa beroperasi dengan normal,” ujarnya.
Adapun efisiensi anggaran Kemdiktisaintek yang diajukan oleh Kementerian Keuangan berjumlah Rp14,3 triliun. Namun, ia memastikan, kegiatan di lingkup kementeriannya tetap berjalan lancar di tengah anggaran hanya sebesar Rp6,78 triliun.***
