Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Semakin santer desakan dari lembaga pendidikan kedoteran dan tokoh kesehatan untuk segera melakukan reshuffel (perggantian) menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin, namun tidak memberikan respons langsung atas rekomendasi pemecatan dirinya.
Tetapi, Jumat 23 Mei 2026, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto, memberi pernyataan bahwa pemerintah telah mendengar dan mempelajari aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan kedokteran, termasuk tuntutan pencopotan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan respons atas pernyataan “Salemba Berseru” dari Dewan Guru Besar FKUI pada Sabtu, 17 Mei 2025. Dia mengakui bahwa kebijakan yang diambilnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pihak, tetapi ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan Kementerian Kesehatan berlandaskan pada kepentingan masyarakat luas, yaitu 280 juta penduduk Indonesia yang menerima layanan kesehatan.
Pemerintah menilai masukan tersebut sebagai bagian dari evaluasi yang harus dipelajari secara matang untuk mencari solusi terbaik tanpa mengganggu pelayanan kesehatan publik.
Sementara itu, kritik dan desakan reshuffle terhadap Menkes Budi terus mengemuka dari berbagai kalangan akademisi dan profesional kesehatan, yang menilai kebijakan dan gaya komunikasi Budi sudah melampaui batas dan kurang responsif terhadap masukan.
Singkatnya, Menkes Budi Sadikin belum secara pribadi menanggapi rekomendasi pemecatan, tetapi pemerintah melalui Mensesneg menyatakan akan mempelajari masukan tersebut sebagai bagian dari evaluasi untuk mencari jalan keluar terbaik tanpa mengganggu layanan kesehatan publik.
Kritik Prof Zainal Muttaqin
Jauh sebelumnya kritikan terhadap menteri kesehatan dilontarkan oleh ahli bedah saraf Universitas Indonesia (UI) dan Prof. Zainal Muttaqin merekomendasikan agar Menteri Kesehatan dilakukan reshuffle (pergantian), karena sejumlah kebijakan dan sikap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dianggap sudah melampaui batas dan kurang responsif terhadap masukan dari para pemangku kepentingan di sektor kesehatan.
Prof. Zainal Muttaqin sendiri mengalami pemecatan dari RSUP dr. Kariadi Semarang yang diduga terkait dengan kritiknya terhadap kebijakan Menteri Kesehatan, yang dianggap sebagai bentuk abuse of power dan menghambat pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.
Selain itu, kritik juga diarahkan pada proses pemilihan ketua kolegium yang dinilai tidak transparan dan sarat kejanggalan, yang dilakukan di bawah pengaruh Menteri Kesehatan.
Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (Iluni FKUI) secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan karena kebijakan yang diambil dianggap sudah berlebihan dan tidak menanggapi usulan revisi yang diajukan oleh kalangan akademisi dan profesional kesehatan.
Dengan demikian, rekomendasi reshuffle Menteri Kesehatan didasarkan pada kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak tepat, kurangnya respons terhadap masukan, serta kasus-kasus kontroversial yang melibatkan pejabat di bidang kesehatan, termasuk pemecatan Prof. Zainal Muttaqin yang menimbulkan keprihatinan luas di kalangan medis dan akademisi.
Salemba Berseru
Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, khususnya yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis serta berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Pernyataan “Salemba Berseru” yang melibatkan Dewan Guru Besar FKUI dan komunitas medis berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025, di Aula IMERI FKUI.
Pernyataan disampaikan dalam Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, khususnya yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis serta berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Mereka menyoroti perubahan tata kelola Kolegium Kedokteran yang dianggap menghilangkan independensi Kolegium dan berpotensi menurunkan standar kedokteran di Indonesia.
Ketua Dewan Guru Besar FKUI, Prof. Dr. dr. Siti Setiati, menyampaikan seruan moral agar ada perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Ratusan guru besar FKUI secara resmi menyuarakan kritik dalam pernyataan “Salemba Berseru” yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kesehatan nasional.
Ketua Dewan Guru Besar FKUI, Prof. Dr. dr. Siti Setiati, menyampaikan seruan moral agar ada perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Ratusan guru besar FKUI secara resmi menyuarakan kritik dalam pernyataan “Salemba Berseru” yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kesehatan nasional.**
