Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanaskan pasar global. Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, disertai retaliasi lanjutan, dinilai berisiko besar mengganggu rantai pasok global serta mendongkrak harga komoditas energi. Jika eskalasi meluas dan menyeret negara-negara besar lainnya, stabilitas ekonomi dunia terancam goyah.
Dewan Penasihat CILT Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menilai, operasi militer besar yang dilakukan AS–Israel terhadap Iran berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi global. Dari sisi logistik, konflik ini menjadi ancaman serius bagi kelancaran rantai pasok dunia, terutama jika tidak segera tercapai perdamaian di kawasan.
“Eskalasi konflik ini langsung memicu kekhawatiran atas gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara,” kata Yukki dalam siaran pers, Minggu (1/3). Terlebih jika retaliasi Iran berujung pada blokade di Selat Hormuz, jalur distribusi utama minyak dan gas dari Timur Tengah ke berbagai belahan dunia.
Sebagai gambaran, dampak awal sudah tercermin pada pergerakan harga minyak. Pada Sabtu (28/2), harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) menyentuh US$ 67 per barel, sementara Brent mencapai US$ 72,8 per barel. Kenaikan ini mencerminkan respons pasar atas meningkatnya risiko pasokan.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital distribusi energi global. Setidaknya ada enam negara eksportir utama yang akan terdampak langsung apabila jalur ini terganggu, yakni Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Iran.
Di sisi lain, negara-negara pengimpor utama seperti India, China, Jepang, hingga kawasan Asia Tenggara akan ikut merasakan dampaknya melalui lonjakan biaya impor energi dan gangguan pasokan.
Yukki memperingatkan, eskalasi konflik berpotensi mendorong inflasi energi lebih tinggi, menekan daya beli masyarakat, serta menahan penurunan suku bunga global. Kondisi ini juga bisa melemahkan kepercayaan pasar dan mempersempit ruang fiskal banyak negara.
“Sepanjang 2025, ekonomi global sudah dibayangi berbagai tekanan, termasuk gejolak tarif dagang AS. Jika konflik ini berkepanjangan, risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan semakin nyata akibat kenaikan harga energi dan biaya logistik,” tambahnya.
Bagi Indonesia, dampaknya diperkirakan terasa dalam jangka pendek melalui dua saluran utama.
Pertama, lonjakan harga impor minyak. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia berpotensi menghadapi kenaikan beban subsidi energi dan tekanan terhadap defisit fiskal. Jika harga minyak dunia melampaui asumsi dalam APBN, pemerintah perlu melakukan penyesuaian yang berisiko memperlebar beban anggaran. Efek lanjutannya adalah tekanan inflasi dan kenaikan ongkos logistik domestik.
Kedua, meningkatnya volatilitas nilai tukar rupiah akibat potensi arus modal keluar. Dalam situasi ketidakpastian global, investor cenderung memburu aset safe haven seperti dolar AS dan emas. Tekanan jual di pasar saham dan obligasi domestik dapat melemahkan rupiah, yang pada akhirnya memperbesar biaya impor dan menambah tekanan inflasi.
Situasi ini berpotensi memaksa Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga di level relatif tinggi guna menjaga stabilitas nilai tukar, meski di sisi lain dunia usaha membutuhkan pelonggaran untuk mendorong pertumbuhan.
Yukki menegaskan, pemerintah perlu segera mengantisipasi berbagai skenario lanjutan apabila konflik berkepanjangan. “Kesiapan menghadapi dampak fiskal, moneter, dan logistik harus dikalkulasi secara matang. Namun tentu kita berharap konflik ini tidak berlangsung lama dan stabilitas kawasan Timur Tengah segera pulih,” tutupnya. ***
