Menu

Mode Gelap

Headline

Khofifah Tinjau Persiapan SR di Jombang, Warsubi: Bukan Sekadar Rutinitas Birokrasi

badge-check


					Gubernur Khofifah melakukan peninjauan kesiapan Sekolah Rakyat Jombang, di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jumat, 27 Juni 2025. Foto: Kominfo Jombang
Perbesar

Gubernur Khofifah melakukan peninjauan kesiapan Sekolah Rakyat Jombang, di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jumat, 27 Juni 2025. Foto: Kominfo Jombang

Penulis: Arief Hendro Soesatyo  |   Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JOMBANG– Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi bupati Jombang Warsubi, meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat (SR) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jumat, 27 Juni 2025.

Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan peluncuran Sekolah Rakyat secara nasional yang dijadwalkan pada 14 Juli 2025. Dalam peninjauan tersebut, Khofifah memantau proses rehabilitasi dan renovasi bangunan yang akan difungsikan sebagai ruang belajar dan asrama bagi calon siswa Sekolah Rakyat.

Di Jombang, akan dibuka empat rombongan belajar (rombel), terdiri dari dua rombel tingkat SMP dan dua rombel tingkat SMA, dengan kapasitas masing-masing rombel 25 siswa, sehingga total 100 siswa akan mengikuti program ini.

Sekolah Rakyat ini menerapkan sistem boarding school, di mana siswa akan tinggal di asrama dan tidak diperkenankan pulang selama masa pembelajaran. Oleh karena itu, Dinas Sosial setempat telah melakukan pertemuan dengan calon siswa dan orang tua untuk menjelaskan mekanisme dan proses pembelajaran yang akan diterapkan.

Saat ini, pembangunan di Jombang masih berupa renovasi bangunan sementara, namun Pemerintah Pusat akan membangun gedung permanen berdasarkan desain yang telah disetujui Presiden RI.

Bupati Jombang juga telah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare di Desa Tunggorono untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di masa depan.

Tenaga pendidik dan pegawai Sekolah Rakyat akan direkrut dan berasal dari Kementerian Sosial, sehingga seluruh SDM yang bertugas adalah pegawai pusat.

Peluncuran Sekolah Rakyat secara nasional akan dilakukan serentak pada 14 Juli 2025 sebagai upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi sosial.

Gubernur Khofifah meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Jombang yang sudah siap diluncurkan pada 14 Juli 2025 dengan fasilitas ruang belajar dan asrama yang tengah direnovasi, sistem boarding school, dan kuota 100 siswa untuk jenjang SMP dan SMA.

Bukan Sekadar Rutinitas
Bupati Jombang, Warsubi, menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan  bentuk tanggung jawab negara dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu.

Ia menegaskan bahwa Jombang menjadi salah satu daerah paling siap melaksanakan program ini. Warsubi menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam program tersebut dan memastikan kesiapan penuh Jombang untuk peluncuran Sekolah Rakyat yang dijadwalkan serentak pada 14 Juli 2025.

Selain itu, Warsubi juga mengapresiasi langkah Pemkab Jombang yang sangat peduli dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, bahkan menambah luasan lahan dari 3,7 hektare menjadi sekitar 6 hektare.

Ia mengajak kepala daerah lain untuk mencontoh Jombang dalam menyediakan fasilitas pendidikan bagi warga kurang mampu, khususnya yang berada di desil 1 dan 2 untuk memperoleh akses pendidikan yang layak.

Maksud perkataan Bupati Warsubi tentang “desil 1 dan desil 2” adalah merujuk pada kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional.

  • Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10% dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia.

  • Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20% dengan tingkat kesejahteraan rendah secara nasional.

Pengelompokan ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan pemerintah untuk menargetkan bantuan sosial dan program pendidikan seperti Sekolah Rakyat agar tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Jadi, Warsubi menekankan bahwa program Sekolah Rakyat difokuskan untuk membantu anak-anak dari keluarga yang termasuk dalam kelompok desil 1 dan 2, yaitu yang paling membutuhkan akses pendidikan

Secara keseluruhan, Warsubi menunjukkan komitmen tinggi dan totalitas dalam mengawal program Sekolah Rakyat di Jombang, termasuk melakukan verifikasi lapangan dan seleksi calon siswa agar program ini tepat sasaran dan berjalan sukses. **

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 KORPRI Kota Mojokerto Digelar dengan Sederhana

30 November 2025 - 13:09 WIB

Bupati Mojokerto Salurkan BLT Sementara Senilai 47 M

30 November 2025 - 12:53 WIB

Gunung Semeru Meletus Tiga Kali Sehari setelah Statusnya Diturunkan

30 November 2025 - 12:02 WIB

Bupati Pasuruan Dorong Petani Kelola Greenhouse Melon dengan Strategi Bisnis Berkelanjutan

30 November 2025 - 11:45 WIB

Pemerintah Targetkan 300 ribu Jembatan di Seluruh Daerah Terpencil

30 November 2025 - 11:22 WIB

Veronika Tan Bahas Sunat Untuk Perempuan dari Sejumlah Sudut Pandang

30 November 2025 - 09:44 WIB

Ayah Kandung Jaminkan Anak untuk Utang Rp 25 Juta di Gresik, Kini Dikembalikan ke Ibu Kandung di Tasikmalaya

30 November 2025 - 00:04 WIB

Kesulitan Bahan Makanan, Massa Juga Menjarah Gudang Bulog Pondok Batu Perbatasan Sibolga-Tapteng

29 November 2025 - 23:23 WIB

Korupsi Rp 16,6 Miliar, Kejaksaan Enrekang Menahan Empat Mantan Pengurus BAZNAS

29 November 2025 - 22:56 WIB

Trending di Headline