Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Nasional

Kebijakan Rokok Elektrik Timbulkan Kegelisahan Pekerja

badge-check

Merokok vape dalam pesawat Perbesar

Merokok vape dalam pesawat

Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya

KREDONEWS.COM, JAKARTA-Wacana pembatasan industri rokok elektrik atau vape dikhawatirkan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan.

Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo) Enggar Dwi Pambudi mengatakan, ketidakpastian arah kebijakan industri rokok elektrik telah menimbulkan kegelisahan di kalangan pekerja. Pasalnya, industri ini memiliki rantai ekonomi yang melibatkan tenaga kerja dari berbagai sektor.

“Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi dan kegelisahan para pekerja yang menggantungkan mata pencaharian serta kehidupan keluarga pada industri rokok elektrik legal di Indonesia,” ujar Enggar dalam konferensi pers industri vape/rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, tenaga kerja di industri rokok elektrik tidak hanya berada di sektor produksi dan perdagangan. Mereka juga terlibat dalam kegiatan pengemasan, distribusi, pergudangan, pemasaran, ritel, hingga menjadi vaperista.

Bagi para pekerja tersebut, industri vape merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, dan menghidupi keluarga. Sementara itu, mencari pekerjaan di sektor lain bukan perkara mudah karena persaingan kerja semakin ketat dan kesempatan kerja belum tentu tersedia.

“Apabila industri rokok elektrik legal dibatasi secara berlebihan, bahkan sampai kehilangan ruang untuk berusaha, maka siapa yang bertanggung jawab atas nasib para pekerja yang kehilangan pekerjaannya? Ke mana mereka harus mencari kehidupan ketika kesempatan kerja di sektor lain juga semakin sulit diperoleh?” kata Enggar.

Ia memahami pemerintah perlu menjaga kesehatan masyarakat, melindungi anak dan remaja, serta memberantas penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk mengonsumsi zat terlarang. Namun, penindakan harus diarahkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran, bukan pekerja dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal.

“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelesaikan suatu persoalan justru menciptakan persoalan baru berupa pengangguran, hilangnya sumber pendapatan keluarga, serta meningkatkan tekanan ekonomi bagi masyarakat kecil,” ujarnya.

Enggar meminta pemerintah melibatkan perwakilan pekerja dan pelaku industri dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha. Menurutnya, penyusunan kebijakan tidak cukup hanya mempertimbangkan persoalan produk, tetapi juga harus melihat kondisi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut.

“Jangan sampai keputusan diambil hanya berdasarkan sudut pandang terhadap produk tanpa melihat kondisi nyata masyarakat yang bekerja menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut,” tegasnya.

Enggar menyatakan Apvindo siap menyampaikan aspirasi pekerja dari berbagai daerah dan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan.

Ia berharap pemerintah memperhitungkan potensi hilangnya lapangan pekerjaan serta dampak sosial ekonomi yang akan ditanggung pekerja dan keluarganya.

“Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan sebuah industri, tetapi juga nasib manusia di dalamnya. Jangan sampai para pekerja yang selama ini mencari nafkah secara legal justru menjadi korban dari kebijakan yang tidak mempertimbangkan kehidupan mereka,” ungkap Enggar.****

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Said Iqbal Usul Buruh Bergaji Rp 7,5 Juta Bebas Pajak, Ini Alasannya

16 Nov 2026 - 19:15 WIB

Said Iqbal Usul Buruh Bergaji Rp 7,5 Juta Bebas Pajak, Ini Alasannya

Pelamar CPNS 2026 Sudah Bisa Bikin Akun

15 Nov 2026 - 20:31 WIB

Pelamar CPNS 2026 Sudah Bisa Bikin Akun

Dana Pesangon Perusahaan Akan Dikelola Lembaga Negara Tahun Depan

15 Nov 2026 - 19:32 WIB

Dana Pesangon Perusahaan Akan Dikelola Lembaga Negara Tahun Depan

Agar Masyarakat Dapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pemkab Gresik Alokasikan Rp120 Miliar

13 Nov 2026 - 07:39 WIB

Agar Masyarakat Dapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pemkab Gresik Alokasikan Rp120 Miliar

Koleksi 89 Medali Gresik Peringkat Ketiga POPDA XV Jawa Timur

13 Nov 2026 - 07:37 WIB

Koleksi 89 Medali Gresik Peringkat Ketiga POPDA XV Jawa Timur

Terburuk Sepanjang Masa, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 18.239 Per Dolar AS Hari Ini

12 Nov 2026 - 16:53 WIB

Terburuk Sepanjang Masa, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 18.239 Per Dolar AS Hari Ini

Polres Gresik Bongkar Sindikat Judi Online, Tiga Admin Diringkus Omzet Mencapai Rp 2 Miliar Sebulan

12 Nov 2026 - 07:48 WIB

Polres Gresik Bongkar Sindikat Judi Online, Tiga Admin Diringkus Omzet Mencapai Rp 2 Miliar Sebulan

Lipstick Effect, Alasan Orang RI Tetap Boros Belanja Online

11 Nov 2026 - 18:33 WIB

Lipstick Effect, Alasan Orang RI Tetap Boros Belanja Online

BI Bawa Kabar, Harga Barang Bakal Makin Mahal

10 Nov 2026 - 21:09 WIB

BI Bawa Kabar, Harga Barang Bakal Makin Mahal
Trending di Nasional