Penulis: Sanny | Editor: Priyo Suwarno
GRESIK, KREDONEWS.COM – Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif memgatakan pengarusutamaan gender merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif. Kesetaraan gender bukan untuk mempertentangkan peran laki-laki dan perempuan, melainkan bagaimana keduanya saling bermitra, berkolaborasi, dan menguatkan dalam berbagai sektor kehidupan.
“Kesetaraan gender bukanlah upaya untuk mempertentangkan atau menyaingi peran salah satu pihak, melainkan bagaimana laki-laki dan perempuan dapat saling bermitra, berkolaborasi, dan menguatkan dalam berbagai sektor kehidupan,” ujar wabup saat membuka Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Masyarakat Tahun 2026 di Ruang Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (12/11).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik ini mengusung tema “Bersama Wujudkan Gresik yang Maju, Adil, Inklusif, Berkelanjutan dan Berwawasan GEDSI”.
Menurut wabup, strategi pengarusutamaan gender perlu diintegrasikan dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pengawasan.
Wabup Alif juga mencontohkan penerapan kesetaraan melalui pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gresik. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki KTP Gresik dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis di puskesmas ketika sakit, tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.
“Pokoknya punya KTP Gresik, kalau sakit ke puskesmas, gratis. Kami tidak membedakan ini laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, Pemkab Gresik telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 miliar untuk Universal Health Coverage (UHC). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.
Wabup Alif menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai kesetaraan gender. Terlebih, peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur dan memiliki peran strategis di lingkungan masing-masing.
“Kami tidak bisa mengawasi sendiri. Kami tidak bisa bertemu sampai 1,3 juta orang. Karena itu, kami titip masyarakat Kabupaten Gresik kepada Bapak Ibu semua untuk membantu menyampaikan dan meluruskan informasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, serta instansi vertikal dapat memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gresik.
Sementara Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, Titik Ernawati, menyampaikan sosialisasi ini diikuti sebanyak 200 peserta dari berbagai unsur, meliputi perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan, lembaga masyarakat, dan instansi vertikal.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep, strategi, serta implementasi pengarusutamaan gender. Selain itu, kegiatan ini mendorong keterlibatan aktif laki-laki dan perempuan serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Gresik yang responsif gender, inklusif, dan berkeadilan.
Dalam kegiatan ini, materi disampaikan oleh Luluk Farida Mukhtar, Dewan Pembina Pondok Pesantren PPAI Darunajah Malang, dan Ubaidillah, Ketua PC ISNU Kabupaten Gresik. Kegiatan dimoderatori Nur Khosiah.
Turut hadir Ketua GOW Kabupaten Gresik Sinta Puspitasari Asluchul Alif, perwakilan Kementerian Agama, perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, forum anak, karang taruna, organisasi pemuda, serta unsur lintas agama dan instansi vertikal.
