Menu

Mode Gelap

Headline

Hadiri Rakornas Posyandu Nasional, Yuliati Warsubi: Jombang Fokus Turunkan Stunting

badge-check


					Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Ny Yuliati Nugrahani Warsubi hadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) Posyandu di Jakarta, Minggu-Senin 21-22 September 2022. Foto: Diskominfo Pemkab Jombang Perbesar

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Ny Yuliati Nugrahani Warsubi hadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) Posyandu di Jakarta, Minggu-Senin 21-22 September 2022. Foto: Diskominfo Pemkab Jombang

Penulis: Arief Hendro Soesatyo    |     Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JAKARTA – Posyandu selama ini dikenal dengan wajah sederhana: balai kecil di sudut desa, meja timbang bayi, catatan kesehatan ibu hamil, hingga ruang singgah bagi lansia. Namun dari kesederhanaan itulah lahir denyut kehidupan masyarakat yang sehat.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2025 di Grand Mercure Ancol, Jakarta, Senin 22 September 2025, mengangkat semangat transformasi.

Dengan tema “Penguatan Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat”, Rakornas menekankan pentingnya enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu, agar layanan kesehatan hadir nyata di ruang hidup warga desa, bukan hanya di kota besar.

Rakornas dibuka dengan registrasi peserta pada Minggu sore, 21 September 2025, , dilanjutkan Senin pagi dengan menyanyikan Indonesia Raya, doa, dan pemutaran video Posyandu dengan enam bidang SPM.

Sementara itu, Ketua Posyandu Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi, menyebut Posyandu kini lebih dari sekadar tempat menimbang balita.

“Posyandu kini menjadi rumah kecil bagi semua, dari ibu hamil hingga lansia. Transformasi Posyandu berarti membangun generasi yang lebih sehat dan mandiri. Ini bukan sekadar program kesehatan, tapi gerakan masyarakat untuk saling menjaga,” ujarnya.

Yuliati menekankan Posyandu ke depan harus bisa menjadi ruang nyata kolaborasi antara pemerintah, kader, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

“Setiap anak, ibu, dan lansia harus merasakan manfaat Posyandu. Sinergi ini kunci kekuatan desa. Jika Posyandu kuat, desa pun akan kuat,” tegasnya.

Tadi dalam Rakornas, lanjut Yuliati, dibahas juga mengenai penataan kelembagaan Posyandu untuk percepatan penurunan stunting, penyamaan persepsi regulasi terbaru, dan diseminasi internasionalisasi program.

“Ini selaras juga dengan program pemerintah kabupaten Jombang yang mengedepankan program percepatan penurunan angka stunting,” lanjutnya.

Selepas istirahat siang barulah Menteri Dalam Negeri menjadi keynote speaker dengan materi “Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Mendukung Program Prioritas Presiden”.

Ketua TP Posyandu Pusat, Tri Suswati Karnavian, menekankan sinergi TP Posyandu daerah dengan dinas terkait seperti Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perkim, PUPR, Satpol PP, dan lainnya. Ia menambahkan, ke depan kader Posyandu tidak lagi merangkap sebagai kader PKK, menandai penguatan profesionalisasi layanan.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian membuka Rakornas sebagai Penasihat Tim Pembina Posyandu Pusat. Ia menyatakan Posyandu telah bertransformasi menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. “Posyandu bukan hanya obyek, tapi subyek pembangunan di desa,” tegasnya.

Fokus utama Rakornas adalah implementasi layanan Posyandu dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Sekretaris Umum Tim Pembina Posyandu, Dr. Hari Nur Cahya Murni, memaparkan transformasi mencakup layanan, kelembagaan, dan pembinaan. Keenam bidang SPM meliputi:

  • Pendidikan: PAUD, perpustakaan desa, literasi masyarakat.
  • Kesehatan: Layanan promotif dan preventif dari ibu hamil, balita, remaja, hingga lansia.
  • Pekerjaan Umum: Edukasi air bersih, sanitasi, dan pemeliharaan infrastruktur desa.
  • Perumahan Rakyat: Identifikasi rumah tidak layak huni dan edukasi lingkungan serta pemanfaatan pekarangan.
  • Trantibumlinmas: Kesiapsiagaan bencana dan deteksi dini gangguan ketertiban.
  • Sosial: Kesetaraan gender, inklusi sosial, pendataan fakir miskin, dan fasilitasi bantuan sosial.

Pemerintah mendorong integrasi program Posyandu ke dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD. Dengan 221.428 unit Posyandu dan 1.414.244 kader secara nasional, sinergi pusat-daerah menjadi kunci keberhasilan program prioritas Presiden, yang di Jombang dijalankan oleh para pemimpin setempat.

Rakornas Posyandu 2025 memberi pesan sederhana tapi kuat: kesehatan masyarakat tidak lahir dari gedung megah, melainkan dari ruang-ruang kecil yang dikelola dengan cinta, gotong royong, dan komitmen bersama. Dari balai Posyandu di desa, masa depan yang lebih sehat sedang dirajut. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Mafia Izin Pertambangan, Kejati Meringkus Tiga Pejabat Utama ESDM Pemprov Jatim

17 April 2026 - 23:23 WIB

24 Jam Operasi SAR Evakuasi 8 Jenazah, Korban Helikopter Jatuh di Hutan Tapang Tingan Sekadau

17 April 2026 - 22:42 WIB

Bahlil Kode Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi dalam Waktu Dekat

17 April 2026 - 20:20 WIB

KEK Industri Halal Sidoarjo Siap Tarik Investasi Global, Incar Rp 97,8 Triliun

17 April 2026 - 20:02 WIB

Jaga Stabilitas dan Ketertiban, FPII Laporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya

17 April 2026 - 18:38 WIB

Kejati Sita Uang Rp2,3 Miliar Terkait Dugaan Pungutan Liar Dinas ESDM Jatim

17 April 2026 - 17:15 WIB

Membawa Materi Koreksi Rezim, Aktivis GMNI Jombang Unjuk Rasa dan Berdialog dengan Dewan

17 April 2026 - 15:53 WIB

Kriminologi 500 Tahun Jakarta (Seri 8): Kejahatan di Jalur Emas

17 April 2026 - 15:31 WIB

Dua Tim KPK Turun ke Pemkab Jombang, Bicara Gratifikasi dan LHKPN

17 April 2026 - 14:48 WIB

Trending di News