Penulis: Wibisono | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG- Sebuah video yang memperlihatkan aksi perundungan terhadap seorang remaja viral di media sosial wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Minggu, 4 Mei 2025.
Dalam rekaman tersebut, tampak seorang remaja laki-laki duduk meringkuk di atas rerumputan di sebuah lahan kosong, sementara remaja lain berdiri di depannya. Salah satu pelaku merekam kejadian tersebut menggunakan kamera ponsel.
Kasus ini mendapat penangan serius dari polres Jombang. Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan. Dalam jumpa pers, Senin 5 Mei 2025, Kapolres membenarkan bahwa pelaku telah diamankan dan menjelaskan kronologi serta motif terjadinya perundungan tersebut antara dua pelajar SMP di Kecamatan/Kabupaten Jombang.
Peristiwa ini melibatkan dua pelajar SMP yang masih berusia di bawah umur, yakni pelaku berinisial ADAP (15) dan korban berinisial IBY (15). Insiden terjadi pada Rabu, 23 April 2025, di Dusun Sambongsantren, Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang.
Aksi perundungan ini dipicu oleh masalah utang sebesar Rp27.000. Pelaku ADAP merasa sakit hati karena korban belum mengembalikan uang yang dipinjamnya untuk membeli sebuah hoodie.
Saat pelaku menagih, korban justru mengolok-olok pelaku, sehingga memicu emosi dan berujung pada penganiayaan. Dalam video, pelaku terlihat memukul dan menendang korban berulang kali, sementara korban tidak berdaya dan tidak bisa melawan.
Tindakan Kepolisian
Polres Jombang telah mengamankan pelaku dan melakukan pemeriksaan. Kasus ini ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Jombang, dengan koordinasi bersama Dinas Sosial serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam proses penanganannya.
Korban mengalami luka memar akibat pukulan dan tendangan, namun kondisinya saat ini sudah membaik setelah mendapatkan perawatan.
Video ini memicu keprihatinan dan kemarahan warganet, serta menjadi perhatian masyarakat luas akan bahaya perundungan di kalangan pelajar. Kapolres Jombang menegaskan pentingnya peran sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mengawasi dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
Dampak Perundungan
Kasus ini menambah daftar panjang perundungan yang beredar viral di media sosial, yang tidak hanya berdampak fisik tetapi juga psikologis pada korban. Penelitian menunjukkan, perundungan bisa menyebabkan trauma jangka panjang, bahkan keinginan bunuh diri pada sebagian remaja.
Kasus perundungan di Jombang yang viral di media sosial bermula dari masalah utang kecil antar pelajar SMP dan berujung pada aksi kekerasan fisik yang direkam serta disebarluaskan. Polisi telah menangani kasus ini, sementara masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan aktif dalam upaya pencegahan perundungan di lingkungan anak dan remaja.**
Viral GRIB Jaya Muncul di Bali, Pecalang Tegas Tolak: Kami Tidak Butuh Ormas dari Luar
Pernyataan GRIB Bali dan Respons Masyarakat
Pernyataan Resmi GRIB Jaya Bali:
Ketua DPD GRIB Jaya Bali, Prasetyo Anggodo Aang, menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait kehadiran organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali. Dalam video yang beredar, ia menyatakan empat poin utama:
GRIB Jaya Bali berkomitmen membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Bali, baik secara langsung maupun tidak langsung.
GRIB Jaya Bali tidak memiliki masalah secara organisasi maupun personal dengan ormas-ormas lain di Bali.
GRIB Jaya Bali menyatakan setia, taat, dan patuh pada jajaran Ketua Umum, Ketua DPP, dan seluruh pimpinan GRIB di pusat.
GRIB Jaya Bali menegaskan cinta tanah air dan Republik Indonesia.
Respons dan Penolakan dari Masyarakat serta Pemerintah Bali
Penolakan dari Pecalang dan Masyarakat Adat:
Kehadiran GRIB Jaya Bali langsung mendapat penolakan tegas dari pecalang, petugas keamanan adat Bali. Pecalang menegaskan bahwa Bali sudah memiliki sistem keamanan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak membutuhkan ormas dari luar. Mereka menilai kehadiran GRIB berpotensi mengganggu tatanan masyarakat dan sistem keamanan yang sudah berjalan lama serta dihormati masyarakat Bali.
Pernyataan Gubernur Bali:
Gubernur Bali, Wayan Koster, juga menyatakan dengan tegas bahwa Bali tidak membutuhkan organisasi kemasyarakatan seperti GRIB. Ia menilai kehadiran ormas semacam ini tidak memberikan manfaat bagi Bali, khususnya dalam konteks pariwisata dan keamanan. Koster menegaskan Bali sudah memiliki mekanisme pertahanan sosial berbasis budaya yang kuat melalui pecalang dan regulasi desa adat.
Sikap Partai Politik:
DPD Partai Gerindra Bali menegaskan tidak memiliki hubungan resmi atau afiliasi dengan ormas GRIB. Meskipun ada foto viral yang memperlihatkan atribut Gerindra di acara GRIB, Gerindra Bali menyatakan tidak pernah berafiliasi langsung dengan GRIB dan tidak ada dokumen tertulis yang menunjukkan hubungan tersebut. Gerindra hanya menjalin hubungan baik dengan ormas yang berlandaskan Pancasila, tanpa afiliasi khusus.
Kesimpulan
GRIB Jaya Bali menyatakan siap membantu menjaga keamanan di Bali, namun penolakan datang dari pecalang, masyarakat adat, dan pemerintah daerah.
Penolakan didasari keyakinan bahwa Bali sudah memiliki sistem keamanan adat yang kuat dan tidak membutuhkan ormas luar.
Tidak ada afiliasi resmi antara GRIB dan Partai Gerindra Bali.
Penolakan ini menunjukkan kuatnya sistem sosial dan budaya lokal Bali dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerahnya.
r
8
Prasetyo Anggodo Aang sebelumnya memperkenalkan diri sebagai Ketua DPD GRIB Jaya Bali dalam video viral yang beredar awal Mei 2025. Namun, dalam perkembangan terbaru, posisi Ketua DPD GRIB Jaya Bali kini telah digantikan oleh Yosef Nahak, yang diperkenalkan dalam acara pelantikan DPD GRIB Bali berikutnya. Hal ini menandakan bahwa Prasetyo Anggodo Aang sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPD GRIB Bali dan posisinya telah resmi digantikan oleh Yosef Nahak.
Informasi mengenai pemecatan secara eksplisit dari GRIB Pusat terhadap Prasetyo Anggodo Aang belum ditemukan dalam hasil pencarian, namun pergantian kepemimpinan ini terlihat jelas dari pelantikan dan pengenalan ketua baru di acara resmi GRIB Bali.
Terkait
Apa alasan GRIB memutuskan untuk beroperasi di Bali
Bagaimana GRIB merespons tuduhan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Partai Gerindra
Apa dampak kehadiran GRIB terhadap keamanan dan stabilitas di Bali
Bagaimana pemerintah Bali merespons kehadiran GRIB di wilayah mereka
Apa peran Wayan Koster dalam menentang kehadiran GRIB di Bali
Pernyataan GRIB Bali
Hari ini Senin, 5 Mei 2025, Ketua DPD GRIB Jaya Bali, Prasetyo Anggodo Aang, menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait kehadiran organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali.
Dalam video yang beredar, ia menyatakan empat poin utama:
GRIB Jaya Bali berkomitmen membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Bali, baik secara langsung maupun tidak langsung.
GRIB Jaya Bali tidak memiliki masalah secara organisasi maupun personal dengan ormas-ormas lain di Bali.
GRIB Jaya Bali menyatakan setia, taat, dan patuh pada jajaran Ketua Umum, Ketua DPP, dan seluruh pimpinan GRIB di pusat.
GRIB Jaya Bali menegaskan cinta tanah air dan Republik Indonesia.
Respons dan Penolakan dari Masyarakat serta Pemerintah Bali
Penolakan dari Pecalang dan Masyarakat Adat:
Kehadiran GRIB Jaya Bali langsung mendapat penolakan tegas dari pecalang, petugas keamanan adat Bali. Pecalang menegaskan bahwa Bali sudah memiliki sistem keamanan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak membutuhkan ormas dari luar. Mereka menilai kehadiran GRIB berpotensi mengganggu tatanan masyarakat dan sistem keamanan yang sudah berjalan lama serta dihormati masyarakat Bali.
Pernyataan Gubernur Bali:
Gubernur Bali, Wayan Koster, juga menyatakan dengan tegas bahwa Bali tidak membutuhkan organisasi kemasyarakatan seperti GRIB. Ia menilai kehadiran ormas semacam ini tidak memberikan manfaat bagi Bali, khususnya dalam konteks pariwisata dan keamanan. Koster menegaskan Bali sudah memiliki mekanisme pertahanan sosial berbasis budaya yang kuat melalui pecalang dan regulasi desa adat.
Sikap Partai Politik:
DPD Partai Gerindra Bali menegaskan tidak memiliki hubungan resmi atau afiliasi dengan ormas GRIB. Meskipun ada foto viral yang memperlihatkan atribut Gerindra di acara GRIB, Gerindra Bali menyatakan tidak pernah berafiliasi langsung dengan GRIB dan tidak ada dokumen tertulis yang menunjukkan hubungan tersebut. Gerindra hanya menjalin hubungan baik dengan ormas yang berlandaskan Pancasila, tanpa afiliasi khusus.
Kesimpulan
GRIB Jaya Bali menyatakan siap membantu menjaga keamanan di Bali, namun penolakan datang dari pecalang, masyarakat adat, dan pemerintah daerah.
Penolakan didasari keyakinan bahwa Bali sudah memiliki sistem keamanan adat yang kuat dan tidak membutuhkan ormas luar.
Tidak ada afiliasi resmi antara GRIB dan Partai Gerindra Bali.
Penolakan ini menunjukkan kuatnya sistem sosial dan budaya lokal Bali dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerahnya.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, secara tegas menolak kehadiran Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali. Ia menyatakan bahwa Bali tidak membutuhkan ormas semacam itu karena tidak ada manfaatnya untuk pariwisata maupun masyarakat Bali.
Gubernur Bali memberikan pernyataan penolakan terhadap kehadiran Ormas GRIB Jaya di Bali pada hari Minggu, 4 Mei 2025. Pernyataan ini disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp kepada media setelah beredarnya video deklarasi GRIB Jaya di Bali
Koster menegaskan, “Bali tidak membutuhkan ormas macam ini,” dan mempertanyakan manfaat ormas luar bagi Bali.
Koster menambahkan bahwa Bali sudah memiliki sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat, yaitu Sipandu Beradat, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020.
Sistem ini melibatkan masyarakat desa adat dan memperkuat peran Pecalang sebagai garda terdepan keamanan dan ketertiban di Bali. Dengan demikian, menurut Koster, kehadiran ormas luar tidak diperlukan dan justru dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, secara tegas menolak kehadiran Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali. Koster menyatakan Bali tidak membutuhkan ormas seperti GRIB Jaya karena tidak memberikan manfaat bagi pariwisata maupun masyarakat Bali.
Ia menegaskan bahwa sistem keamanan dan ketertiban di Bali sudah cukup dengan adanya pecalang dan mekanisme adat yang telah berjalan lama.
Penolakan ini muncul setelah viralnya video deklarasi GRIB Jaya dan NTT Bersatu Bali di Bali, yang dipimpin oleh Hercules Rosario de Marshal.
Pecalang, sebagai petugas keamanan adat Bali, juga menyampaikan penolakan keras terhadap kehadiran ormas luar seperti GRIB Jaya. Mereka menegaskan bahwa keamanan Bali sudah dijaga secara turun-temurun oleh sistem adat dan tidak membutuhkan bantuan ormas dari luar daerah.
Pecalang menyatakan kekhawatiran bahwa kehadiran ormas luar dapat merusak tatanan hidup dan keamanan yang sudah terbukti berjalan efektif di Bali.
Jagabaya Semeton Pasek Provinsi Bali juga menolak kehadiran GRIB Jaya, menegaskan bahwa penolakan bukan hanya soal struktur organisasi, tetapi juga menjaga keutuhan dan kearifan lokal Bali.
Tidak ditemukan bukti bahwa organisasi atau komunitas NTT di Bali (NTT Bersatu Bali) secara resmi sepakat menolak GRIB. Namun, Dewan Penasehat Flobamora Bali (komunitas NTT di Bali) menyatakan kehadiran GRIB Jaya di Bali tidak berada di bawah payung Flobamora Bali dan kemungkinan hanya dilakukan secara perorangan, bukan atas nama organisasi NTT di Bali.
Bali, melalui pemerintah provinsi, pecalang, dan komunitas adat, secara tegas menolak kehadiran Ormas GRIB Jaya di wilayahnya. Penolakan ini didasari oleh keyakinan bahwa Bali sudah memiliki sistem keamanan dan tatanan sosial yang kuat berbasis adat, sehingga tidak membutuhkan intervensi ormas luar.
Tidak ada bukti bahwa komunitas NTT di Bali secara kolektif sepakat menolak GRIB, namun mereka juga tidak terlibat dalam deklarasi GRIB Jaya di Bali.
Hal ini mrerespon acara deklarasi keberadaan GRIB Jaya di Bali berlangsung pada Minggu, 4 Mei 2025.
Deklarasi berdirinya GRIB Jaya di Bali dinyatakan oleh Yosef Nahak sebagai Ketua DPD GRIB Jaya Provinsi Bali, dengan kehadiran Ketua DPP GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal, dalam acara pelantikan kepengurusan ormas tersebut di Bali
Acara ini ditandai dengan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRIB Jaya Provinsi Bali dan dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk perwakilan dari GRIB Jaya pusat.
Video deklarasi tersebut kemudian beredar luas di media sosial pada hari yang sama dan langsung mendapat respons serta penolakan keras dari masyarakat adat Bali, terutama Pecalang. **
