Menu

Mode Gelap

News

BEM Se-Jabodetabek Tuntut Pencabutan PPn 12 %, Ancam Bertahan Hingga 1 Januari

badge-check


					Sekitar 300.mahasiswa dari BEM seluruh Jabodetabek, berunjuk rasa di pantung kuda dekat istana negara, Jumat 27 Desember 2024, menuntut pemerintah cabut kenaikan PPn.12 persen. Instagram@vacio.id Perbesar

Sekitar 300.mahasiswa dari BEM seluruh Jabodetabek, berunjuk rasa di pantung kuda dekat istana negara, Jumat 27 Desember 2024, menuntut pemerintah cabut kenaikan PPn.12 persen. Instagram@vacio.id

Penulis: Hadi S. Purwanto | Editor: Priyo Suwarno

LREDONEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 300 mahasiswa dari berbagai organisasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Desember 2024.

Abib Zaidan dari Universitas Negeri Jakarta, salah satu pimpinan aksi demo, menjawab pertanyaan tujuan aksi unjuk rasa, menjawab: pertama, mendesak presiden Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)  mencabut kenaikan PPn 12 persen; kedua, mendesak pemerintah menghentikan pemerasan kepada rakyat; ketiga, pemerintah diminta agar mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Aksi ini dimulai pada pukul 15.30 WIB dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam, bahkan akan terus dilanjutkan hingga 1 Januari 2025.

Spanduk bertuliskan “Tolak PPN 12%” dan “Menolak Kenaikan PPN” menjadi simbol utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah karena dinilai memberatkan masyarakat.

Dalam orasi yang disampaikan, para peserta menyoroti dampak negatif PPN 12 persen terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama di tengah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“PPN 12 persen ini dirasa sangat merugikan rakyat, terutama bagi mereka yang pendapatannya masih belum stabil,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Para peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata.

Mereka menegaskan akan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah.

“Kami akan terus bertahan di sini hingga tanggal 1 Januari 2025. Kami menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat kecil,” tegas salah satu demonstran.**

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kasus Sujud dan Menggonggong, Ivan Sugainto Mengaku Sudah Minta Maaf ke Sekolah dan Orang Tua Korban

15 Maret 2025 - 00:23 WIB

Di Depan Mahasiswa HKBP Nommensen Menteri Komdigi Meutya Hafid Bicara Soal Literasi Digital dan Judol

14 Maret 2025 - 22:16 WIB

Satpol PP Tegas Cabut Tiang Listrik Fiber Optik Tidak Punya Izin di Jl Pattimura Jombang

14 Maret 2025 - 21:30 WIB

Komdigi Dukung Penuh Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Proyek PDNS

14 Maret 2025 - 21:11 WIB

Mencengangkan Jumlah Video Porno Dibuat Eks Kapolres Ngada NTT, Ada yang di Bawah Umur

14 Maret 2025 - 20:46 WIB

Korban PHK Masih Dapat BPJS Selama Enam Bulan

14 Maret 2025 - 20:13 WIB

Menteri Komdigi Meutya Hafid: Indonesia Berada pada Fase Transformasi Digital yang Signifikan

14 Maret 2025 - 16:39 WIB

Maruli Bela Kenaikan Pangkat Teddy, Lha Kog Susi Pudjiastuti Ikut Komen, Netizen Auto Gaduh

14 Maret 2025 - 13:33 WIB

Pro Kontra Koperasi Desa Merah Putih: Antara Harapan dan Tantangan

14 Maret 2025 - 11:23 WIB

Trending di Headline