Menu

Mode Gelap

News

BEM Se-Jabodetabek Tuntut Pencabutan PPn 12 %, Ancam Bertahan Hingga 1 Januari

badge-check


					Sekitar 300.mahasiswa dari BEM seluruh Jabodetabek, berunjuk rasa di pantung kuda dekat istana negara, Jumat 27 Desember 2024, menuntut pemerintah cabut kenaikan PPn.12 persen. Instagram@vacio.id Perbesar

Sekitar 300.mahasiswa dari BEM seluruh Jabodetabek, berunjuk rasa di pantung kuda dekat istana negara, Jumat 27 Desember 2024, menuntut pemerintah cabut kenaikan PPn.12 persen. [email protected]

Penulis: Hadi S. Purwanto | Editor: Priyo Suwarno

LREDONEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 300 mahasiswa dari berbagai organisasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Desember 2024.

Abib Zaidan dari Universitas Negeri Jakarta, salah satu pimpinan aksi demo, menjawab pertanyaan tujuan aksi unjuk rasa, menjawab: pertama, mendesak presiden Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)  mencabut kenaikan PPn 12 persen; kedua, mendesak pemerintah menghentikan pemerasan kepada rakyat; ketiga, pemerintah diminta agar mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Aksi ini dimulai pada pukul 15.30 WIB dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam, bahkan akan terus dilanjutkan hingga 1 Januari 2025.

Spanduk bertuliskan “Tolak PPN 12%” dan “Menolak Kenaikan PPN” menjadi simbol utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah karena dinilai memberatkan masyarakat.

Dalam orasi yang disampaikan, para peserta menyoroti dampak negatif PPN 12 persen terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama di tengah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“PPN 12 persen ini dirasa sangat merugikan rakyat, terutama bagi mereka yang pendapatannya masih belum stabil,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Para peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata.

Mereka menegaskan akan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah.

“Kami akan terus bertahan di sini hingga tanggal 1 Januari 2025. Kami menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat kecil,” tegas salah satu demonstran.**

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Nyepi Bareng Lebaran: Penyeberangan Feri Banyuwangi – Gilimanuk Tutup Total 18-20 Maret 2026

7 Maret 2026 - 10:49 WIB

Pemkot Mojokerto Gelar Nuzulul Quran, Dorong Warga Amalkan Nilai-Nilai Al-Qur’an

7 Maret 2026 - 09:45 WIB

Agus Bumi Indonesia: Takjil untuk Kebersamaan di Tugu Yogyakarta

7 Maret 2026 - 08:44 WIB

Perempuan Pura-pura Belanja ke Abi Sack Pandaan, Nyolong Uang Rp 15 Juta

7 Maret 2026 - 05:13 WIB

Italia-Malaysia Kuncurkan Dana Rp 253 Triliun Garap Ladang Gas Kutei Kaltim

7 Maret 2026 - 04:23 WIB

Dianggap Menghambat Proses Hukum, Polda Metro Jaya Menahan Dokter Richard Lee

7 Maret 2026 - 01:25 WIB

Saat Jibaku Evakuasi Warga, Kantor Damkarmat Kota Batu Ambruk Diterjang Angin Kencang

7 Maret 2026 - 00:56 WIB

Wewaler Ki Aroem: 2026 Weton Selasa Pon “Bakal Tinemu Mulyo”

7 Maret 2026 - 00:38 WIB

Satserse Gresik Menyita 2 Kg Bubuk Mercon di Kafe, Pelanggaran Simpan Bahan Peledak

6 Maret 2026 - 23:59 WIB

Trending di News