Penulis: Satwiko Rumekso | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, SURABAYA-Di tengah perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja, ada kabar tak enak dari World Bank alias Bank Dunia. Yakni terkait setoran pajak di Indonesia yanG tak pernah optimal, bahkan ada potensi kehilangan yang cukup besar.
Berdasarkan laporan bertajuk Economic Policy: Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang dirilis 2 Maret 2025, Bank Dunia menganalisis data perpajakan Indonesia periode 2016-2021. Kesimpulannya: “Kinerja Indonesia dalam pengumpulan penerimaan pajak sangat buruk.”
Dikutip Rabu (26/3/2025), Bank Dunia mencatat Pemerintah Indonesia rata-rata kehilangan potensi pendapatan Rp546 triliun/tahun, dampak ari rendahnya kepatuhan pajak.
Potensi kehilangan pendapatan itu terbagi dari dua sumber yakni pajak pertambahan nilai (PPN) yang angkanya mencapai Rp386 triliun. Dan, pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp160 triliun per tahun. Bank Dunia menilai pemerintah Indonesia tak efisien dalam memungut pajak.
Justifikasinya adalah rasio penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) Badan yang dianggap terlalu rendah. Torehan yang dicatatkan Indonesia disebut masih kalah saing dari negara-negara sejawat.
Selain itu, Bank Dunia menyebut adanya inefisiensi atau pemborosan dalam pemungutan pajak. Istilahnya lebih besar belanja ketimbang penghasilan. “Menunjukkan kurangnya efisiensi (Pemerintah Indonesia) dalam memungut pajak.”
Faktor utama yang menjadi biang kerok adalah informalitas pajak di tanah air. Aktivitas yang tidak tercatat resmi sehingga pemerintah tak mampu mengumpulkan pendapatan dari sektor-sektor tersebut ini kerap disebut underground economy.
Bank Dunia juga menyebut kinerja penerimaan pajak dan tax ratio Indonesia sangat buruk dan salah satu terendah di dunia. Di mana, rasio penerimaan pajak Indonesia (tax ratio) terhadap produk domestik (PDB) Indonesia termasuk yang terendah di dunia. Angkanya hanya 9,1 persen pada 2021. Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara berpenghasilan menengah regional lainnya.
Bea jauh dengan capaian tax ratio negara-negara lain, seperti Kamboja yang sanggup mendarat di level 18 persen terhadap PDB. Atau tax ratio Malaysia 11,9 persen, Filipina 15,2 persen, Thailand 15,7 persen, dan Vietnam 14,7 persen.***
