Penulis: Adi Wardhono | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, PATI– DPRD Pati, Jawa Tengah, telah membuat keputusan akan melakukan hak angket terhadap Bupati Sudewo, di saat aksi besar-besaran 50.000 – 100.000 warga Pati Jawa Tengah, dan masyarakat Indonesia lainnya menggelar aksi demonstrasi, Rabu, 13 Agustus 2025.
DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo buntut kericuhan yang terjadi pada aksi demo Bupati Pati. Paripurna tersebut digelar mendadak. Undangannya bahkan baru dibuat Rabu siang, 13 Agustus 2025.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa usulan hak angket sudah memenuhi persyaratan formal dan bahwa prosesnya akan mengikuti ketentuan perundang-undangan.
DPRD menilai bahwa kebijakan yang diambil Bupati Sudewo menimbulkan kekecewaan luas di masyarakat hingga memicu desakan agar bupati mundur.
Sidang Paripurna tersebut menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk Makzulkan Bupati Pati Sudewo untuk mengusut atas Kebijakan yang Telah Diambil Selama ini.
Disebutkan bahwa seluruh partai setuju, yakni Gerindra, PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, hingga Golkar setuju menggelar hak angket.
Keputusan itu diambil, merespon desakan massa demonstrans. Sekitar 50 ribu hingga 100.000 warga Kabupaten Pati memadati kawasan Alun-alun Pati, menuntut Bupati Sudewa segera lengser dari jabatannya.
Massa telah berkumpul sejak berhari-hari sebelumnya, Rabu sejak pukul 07.30 WIB dari berbagai kecamatan, berkumpul di titik-titik strategis seperti Terminal Kembang Joyo dan Lapangan Juwana, lalu melakukan long march menuju Gedung DPRD dan Kantor Bupati.
Menurut data Polres Pati, pengamanan melibatkan 2.500 personel gabungan terdiri dari Polri, TNI, Brimob, Satpol PP, dan Linmas.
Sejumlah kendaraan taktis, mobil water cannon, serta barikade kawat berduri disiagakan di sekitar gedung pemerintahan. Cuaca terik dengan suhu mencapai 33°C tidak menghalangi massa terus bertahan.
Kronologi Aksi
Pukul 08.00 WIB, massa mulai memenuhi jalan protokol sambil membawa spanduk bertuliskan “Sudewa Mundur!” dan “Selamatkan Pati dari Kepemimpinan Buruk”.
Orasi dipimpin oleh R. Harjito, koordinator lapangan, yang menuding Bupati gagal merealisasikan janji kampanye, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pengelolaan anggaran daerah.
Menjelang pukul 10.30 WIB, perwakilan massa mencoba masuk ke Gedung DPRD untuk menyerahkan petisi berisi 7 tuntutan. Namun, negosiasi sempat tegang karena aparat hanya memperbolehkan lima orang masuk.
Ketegangan mereda setelah Ketua DPRD, Hadi Pranoto, menemui massa di halaman dan berjanji menggelar rapat istimewa membahas aspirasi tersebut.
Lautan manusia berkaos putih dan merah memenuhi sepanjang Jalan Pemuda. Bau asap dari pembakaran ban bekas tercium di ujung barisan, bercampur aroma sate dan bakso dari pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lokasi.
Teriakan “Lengser! Lengser!” bergema, diiringi tabuhan bedug dan suara toa dari mobil komando.
“Kami tidak akan pulang sebelum Bupati Sudewa mundur. Ini bukan lagi soal janji, tapi soal harga diri rakyat,” tegas Harjito, Korlap aksi.
“Kami menjaga situasi agar tetap kondusif, tapi kami siap bertindak bila ada pelanggaran hukum,” ujar AKBP Satria Nugraha, Kapolres Pati.
“Kami akan menampung aspirasi warga dan membahasnya di DPRD. Keputusan akan kami sampaikan secara terbuka,” kata Hadi Pranoto, Ketua DPRD Pati.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari gelombang protes yang telah berlangsung sejak Mei 2025. Warga menilai Bupati Sudewa gagal mengatasi persoalan kemiskinan, banjir, dan keterlambatan proyek strategis daerah. Jika tuntutan tak dipenuhi, massa mengancam menggelar aksi lanjutan dengan jumlah lebih besar.
Hingga pukul 14.00 WIB, massa mulai membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat aparat. Tidak ada laporan korban luka serius, namun lalu lintas di pusat kota lumpuh total selama enam jam.
Aksi masaa itu mengakujan tuntutan: Bupati Sudewo Mundur atau Dilengeserkan. Aksi akan terpusat di Alun-Alun Pati dan Kantor Bupati, mulai pukul 08.00 WIB.
Menurut Koordinator Umum Aksi, Sumarno, peserta akan datang berombongan menggunakan 320 unit bus, 180 truk, dan ratusan kendaraan pribadi. Rombongan terbesar berasal dari Kecamatan Juwana (6.500 orang), Tayu (5.800), dan Margoyoso (5.200).
“Total perkiraan massa 50 ribu orang, dan kami sudah siapkan logistik makanan serta minuman untuk seluruh peserta,” ujarnya, Selasa, 12 Agustus 2025.
Sumarno menjelaskan, tuntutan warga terkait dugaan penyalahgunaan anggaran, kebijakan tata ruang yang merugikan petani, serta kurangnya transparansi proyek infrastruktur. “Kami sudah tiga kali mengirimkan surat audiensi, tetapi tidak ada jawaban memuaskan,” katanya.
Kapolres Pati, AKBP Arif Prabowo, memastikan 1.200 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP disiagakan. Pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan di jalur Pantura Pati–Juwana dan Pati–Kudus mulai pukul 06.00 WIB.
“Kami harap aksi berlangsung tertib dan damai. Kami tidak segan menindak jika ada provokasi anarkis,” tegasnya.
Bupati Sudewo, saat dimintai komentar, menyatakan menghormati kebebasan berpendapat warga. “Saya akan terus bekerja sesuai amanah hingga masa jabatan berakhir, kecuali ada putusan hukum yang berbeda,” ujarnya.
Sejumlah pasar di pusat kota direncanakan tutup sementara untuk menghindari gangguan. Pemerintah daerah telah mengimbau sekolah di sekitar alun-alun meliburkan siswa selama aksi berlangsung.
Aksi besok diperkirakan menjadi demonstrasi terbesar di Pati dalam lima tahun terakhir. Massa akan membawa spanduk, bendera, dan pengeras suara untuk menyampaikan orasi di depan kantor bupati hingga sore hari. **
