Opini : Aditya | Editor : Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM-SURABAYA: Suhu perpolitikan di Indonesia semakin panas! Efek dari KPK menahanan Sekjen PDI-P Hasto Kristianto. Hanya selisih jam saja, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri melakukan respon cepat, dengan cara menerbitkan Surat Perintah Harian bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, Kamis malam 20 Februari 2025.
Dalam surat itu Megawati memberikan dua instruksi utama:
* Kepala daerah dan wakilnya diminta menunda perjalanan ke retret di Magelang yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
* Para kader diminta selalu mengaktifkan alat komunikasi dan siap menerima panggilan dari partai.
Sebagai pemimpin partai politik hal ini sesungguhnya biasa-biasa saja, ada aksi dan reaksi. Akan tetapi, sikap formal yang diambil oleh Megawati ini mengandung risiko politik besar dalam proses berbanga dan bernegara.
Reaksi Megawati menunjukkan bahwa bahwa cara pikir dan cara perilaku politik di Indonesia juga justru memperburuk citra PDI-P sendiri, karena:
1. Kurang Komitmen Anti-Korupsi: Semestinya Megawati melakukan evaluasi kedalam atau Internal terkait kasus Hasto. Alih-alih mengambil langkah tegas seperti dilakukan Partai Biru, Ini Partai Merah malah fokus pada ‘menutupi’ masalah daripada memperbaiki akar masalah korupsi di tubuh partai.
2. Bukan Petugas Rakyat tetapi Petugas Partai: Keputusan sepihak dari Megawati tanpa penjelasan transparan dapat dilihat sebagai sikap sentralistik dan tidak menghargai otonomi kepala daerah dalam mengambil keputusan. Alih alih otonomi daerah, ini menjadikan kepala daerah menjadi petugas partai.
3. Menghambat Koordinasi Program: Pembangunan daerah bisa tertanggu dan tidak sejalan dengan program pusat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Bisa saja retret direncanakan untuk menyusun arah pembangunan daerah, yang sejalan dengan pusat. Nah kalau kepala daerah tidak datang, berisiko mengganggu koordinasi dan kinerja kepala daerah PDI-P.
4. Politik Survival Ketimbang Reformasi: Langkah ini mungkin mencerminkan prioritas Megawati untuk menjaga stabilitas kekuasaan di internal PDIP ketimbang melakukan reformasi struktural pasca skandal korupsi. Apalagi Megawati merangkap jabatan Sekjen, dan tidak menunjuk Plt, itu jelas untuk mengamankan kekuasaan saja, bukan semangat reformasi.** artikel adalah opini
