Menu

Mode Gelap

News

Gerakan Massa Lengserkan Rudi Mas’ud 21 April 2026, APM-Kaltim Bukan Posko dan Donasi di Samarinda

badge-check


					Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APM-Kaltim) membuka   Posko Pendaftaran dan Donasi aksi gerekana lengserkan Rudi Masud sebagai gubernur Kaltim yang dirancang dilaksanakan 2w1 April 2026. Foto: instagram@irmasuyanimilono Perbesar

Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APM-Kaltim) membuka Posko Pendaftaran dan Donasi aksi gerekana lengserkan Rudi Masud sebagai gubernur Kaltim yang dirancang dilaksanakan 2w1 April 2026. Foto: instagram@irmasuyanimilono

Penulis: Sri Muryanto   |   Edit: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, SAMARINDA-  Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APM-Kaltim) sedang mempersiapkan aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026 di Samarinda untuk menyoroti isu tata kelola pemerintahan, nepotisme, dinasti politik, hingga tuntutan pemakzulan Gubernur Rudy Mas’ud.

Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026, sebagai bentuk protes atas kinerja pemerintah provinsi yang dinilai mengecewakan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa aksi ini bukan gerakan spontan, melainkan hasil konsolidasi yang telah dilakukan sejak awal April.

Mereka telah menggelar rapat konsolidasi pada 9 April 2026 di Mesra Hotel Samarinda, melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Ormas, LSM, komunitas ojek online, dan tokoh masyarakat.

Bahkan mereka telah membukan posko pendaftaran dan mengumumankan dukungan finansial untuk melancarkan acara ini. Setting acaranya mirip  gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) saat bergerak menjatuhkan Bupati Sudewo, sebelum di-OTT oleh KPK.

Belum ada konfirmasi spesifik dari sumber berita utama mengenai pembukaan posko dukungan massa atau penggalangan donasi secara terbuka untuk rencana “lengserkan” Gubernur Rudy Mas’ud, meski aksi ini menargetkan kritik keras terhadap kepemimpinannya.

Kelompok ini menyoroti kekecewaan atas isu seperti janji kampanye “Gratispol” yang dinilai tak terealisasi, renovasi rumah dinas Rp 25 miliar, utang daerah, dan dugaan dinasti politik.

Rapat koordinasi dipimpin Koordinator Lapangan Erly Sopiansyah untuk menyatukan langkah berbagai pihak. Aksi serupa sebelumnya, seperti demo mahasiswa pada Februari 2026, juga menuntut realisasi program Rudy Mas’ud-Seno Aji.

Gubernur Rudy Mas’ud (Harum) menjabat sejak 2025 setelah Pilgub, dengan dukungan awal dari berbagai LSM dan Ormas. Kritik muncul dari aliansi oposisi seperti Aliansi GERAM dan Aliansi Mahakam atas dugaan janji palsu dan pengelolaan daerah. Saat ini, belum ada respons resmi dari Pemprov Kaltim terkait rencana aksi 21 April.

Gubernur Kaltim, Rudi maus yang terkenal dingin dan lihai berdiploasi tampaknta belum merepon rencana aksi demostrasi yang dirancang oleh APM-Kaltim. Sampai saat ini belum merespon sama sekali.

Korlap Erly Sofiansyah

Erly Sofiansyah memainkan peran kunci sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) di Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APM-Kaltim). Ia memimpin rapat konsolidasi pada 9 April 2026 di Mesra Hotel Samarinda untuk mematangkan aksi demonstrasi 21 April yang menyoroti isu tata kelola, nepotisme, dan dinasti politik Gubernur Rudy Mas’ud.

Sebagai Korlap, Erly bertanggung jawab menyatukan berbagai elemen masyarakat seperti Ormas, LSM, komunitas ojek online, tim advokat, dan tokoh masyarakat dalam persiapan aksi. Ia menegaskan rapat tersebut sebagai momentum penting untuk menyuarakan kepedulian rakyat terhadap kondisi daerah.

Erly mengkritik kuasa terpusat pada keluarga penguasa yang melemahkan tata kelola pemerintahan dan harapan masyarakat. Belum ada informasi lanjutan tentang keterlibatannya dalam posko dukungan massa atau penggalangan donasi spesifik.

Ya, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APM-Kaltim) telah mendirikan posko perjuangan di Jalan S. Parman, Kota Samarinda, sebagai pusat pendaftaran dan pengumpulan massa untuk aksi demonstrasi 21 April 2026. Posko ini mengajak masyarakat menyuarakan aspirasi terkait isu tata kelola, nepotisme, dan dinasti politik Gubernur Rudy Mas’ud.

Posko berfungsi sebagai tempat pendaftaran peserta aksi, konsolidasi elemen masyarakat seperti Ormas, LSM, dan komunitas ojek online. Diposting pada 11 April 2026 via Instagram, posko ini menekankan semangat “LAWAN” untuk menyatukan suara rakyat.

Posko ini melengkapi rapat konsolidasi di Mesra Hotel Samarinda pada 9 April, dipimpin Korlap Erly Sofiansyah. Belum ada detail spesifik tentang jam operasional atau kontak pendaftaran, tapi terkait langsung dengan rencana aksi besar-besaran.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Pemkab Jombang Salurkan Insentif Rp1 Juta/ Guru TPQ, Sasar 6.500 Pengajar di 1.816 Lembaga

16 April 2026 - 16:42 WIB

Perayaan 115 ASN Purna Bhakti, Bupati Warsubi: Regenerasi Birokrasi Wajar demi Keberlanjutan

16 April 2026 - 16:26 WIB

Kriminologi 500 Tahun Jakarta (Seri 7): Ketika Negara Menjadi Bandar Candu

16 April 2026 - 16:12 WIB

BMKG: Solo Masih Hujan, Dua Hari Banjir Melanda 11 Kalurahan 715 KK

16 April 2026 - 15:54 WIB

Juara Lomba Tulis di Dark Web, Pemuda Pujon Diadili katena Terima Paket Narkoba dari Perancis

16 April 2026 - 11:37 WIB

Temuan Benda Mistis di Dasar Telaga Sarangan, Aiptu Eko S: Jika kesini Tak Usah Neka- neka!

16 April 2026 - 10:07 WIB

Nama Yenna Yuniana Melejit Seantero Indonesia, Misteri Motor Listrik BGN Rp1,2 Triliun

15 April 2026 - 22:40 WIB

DPRD Jombang Lanjutkan Pembahasan Raperda Jasa Konstruksi, Target Selesai 2026

15 April 2026 - 20:44 WIB

DPRD Jombang melanjutkan pemahasan Raperda Jasa Konstruksi, dengan target rampung sebelum 2026. Foto: instagram@dprd_jombang

Pemkab Gresik Tegaskan Tidak Ada Rekrutmen CPNS 2026, Masyarakat Diimbau Waspadai Penipuan

15 April 2026 - 19:40 WIB

Trending di News