Penulis: Jacobus E. Lato | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, AMERIKA LATIN– Dunia mayoritas mengecam serangan pasukan AS ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolás Maduro pada awal Januari 2026, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional.
Operasi Delta Force AS berhasil menangkap Maduro beserta istrinya atas tuduhan narkoterrorisme, yang dibawa ke AS untuk diadili. Presiden Trump menyatakan AS akan “mengendalikan” Venezuela sementara waktu.
Venezuela sendiri menyebutnya “penculikan barbar” dan pelanggaran Piagam PBB, dengan Wakil Presiden Delcy Rodríguez menuntut pembebasan Maduro. Kolombia menolak aksi militer unilateral yang membahayakan warga sipil, Brasil (Lula) bilang melewati batas tidak bisa diterima, sementara Meksiko dan Chili mengutuk keras sebagai agresi asing.
Rusia menyebutnya agresi bersenjata dan menuntut klarifikasi serta dialog, China “sangat terkejut” atas penggunaan kekerasan terhadap negara berdaulat, Iran mengutuk pelanggaran integritas teritorial.
PBB “sangat khawatir” dan menyebutnya preseden berbahaya yang melanggar hukum internasional, dengan pakar UN menyerukan investigasi terhadap Trump. Indonesia memantau situasi untuk lindungi WNI, mendesak de-eskalasi damai dan patuhi Piagam PBB.
Negara tetangga Venezuela seperti Kolombia, Brasil, dan Meksiko mengambil langkah diplomatik cepat pasca-serangan AS dan penangkapan Maduro, fokus pada de-eskalasi dan penolakan agresi militer. Kolombia menyerukan pertemuan darurat CELAC untuk dialog regional, sementara Brasil mengusulkan mediasi multilateral via PBB.
Kolombia menolak operasi militer unilateral AS, mengumumkan penutupan sementara perbatasan untuk lindungi warga, dan mendesak AS bebaskan Maduro melalui saluran diplomatik. Presiden Kolombia juga meminta pertemuan bilateral dengan AS guna cegah eskalasi konflik perbatasan.
Brasil di bawah Lula mengecam pelanggaran kedaulatan, mendorong pembentukan koalisi Amerika Latin untuk tuntut pertanggungjawaban AS di DK PBB, serta tawarkan diri sebagai fasilitator transisi pemerintahan Venezuela. Meksiko memanggil duta besar AS untuk protes formal dan bergabung dengan upaya hukum internasional menentang “penculikan negara”.
Ketiga negara sepakat bentuk tim diplomatik bersama via UNASUR untuk pantau situasi, lindungi pengungsi, dan dorong dialog dengan oposisi Venezuela demi stabilitas kawasan.
PBB mengecam keras serangan militer AS terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolás Maduro sebagai pelanggaran berat terhadap Piagam PBB serta hukum internasional. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyatakan kekhawatiran mendalam atas eskalasi ini, menyebutnya sebagai “preseden berbahaya” yang mengancam tatanan dunia.
Rapat Darurat DK PBB
Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat atas permintaan Venezuela, didukung Kolombia, Rusia, dan China, untuk membahas agresi AS yang disebut “perang kolonial”. Duta Besar Venezuela Samuel Moncada menuntut investigasi dan sanksi terhadap AS atas pelanggaran Pasal 2(4) Piagam PBB.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric menekankan pentingnya semua pihak hormati hukum internasional, dengan Guterres prihatin atas implikasi regional yang luas. Pakar PBB juga menyebut tindakan AS bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.
