Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Temuan ada 5.000 titik dapur fiktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dipublikasikan pertama kali dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN), hari Senin, 15 September 2025.
Temuan ini diketahui saat Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemulihan dan verifikasi sistem internal mereka. Dari hasil verifikasi muncul fakta bahwa sejumlah dapur MBG yang tercatat di sistem ternyata belum ada secara fisik atau tidak beroperasi di lapangan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyebutkan bahwa dugaan dapur fiktif ini terjadi karena ada oknum yang mengetahui cara pendaftaran dan sistem BGN sehingga dapat mendaftarkan dapur yang tidak dibangun, kemudian menjual titik dapur tersebut kepada investor.
Rapat tersebut menjadi momen saat BGN mengungkap hasil pemulihan sistem internalnya yang menunjukkan bahwa ribuan dapur MBG tercatat, namun tidak memiliki keberadaan fisik atau tidak beroperasi di lapangan.
Informasi resmi dari anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, baru disampaikan secara publik pada sekitar tanggal 16-17 September 2025.
Nurhadi juga menekankan agar temuan ini tidak berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak dan meminta audit menyeluruh oleh BPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang mencapai triliunan rupiah.
Program MBG merupakan program prioritas nasional yang harus dijaga keberhasilannya demi masa depan bangsa dengan memastikan dapur yang dibangun benar-benar berfungsi dan makanan bergizi sampai ke anak-anak sekolah.
Ia menyoroti dugaan dapur-dapur tersebut yang tercatat dalam sistem Badan Gizi Nasional (BGN) tetapi belum ada secara fisik atau tidak beroperasi.
Dia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terkait temuan tersebut guna memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran program MBG.
Respon BGN
Reaksi Badan Gizi Nasional (BGN) atas temuan 5.000 titik dapur fiktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bantahan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa lokasi-lokasi yang disebut dapur fiktif sebenarnya adalah titik yang sudah dipesan (booking) oleh mitra BGN untuk pembangunan dapur, namun belum terealisasi atau belum selesai dibangun.
Dadan menegaskan bahwa istilah “fiktif” tidak tepat, karena sebenarnya dapur-dapur tersebut masih dalam tahap proses pembangunan atau persiapan.
Ia menambahkan bahwa BGN telah menyebarkan 14 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk memverifikasi lokasi dan melaporkan perkembangan pembangunan dapur, di mana ada yang sudah dibangun dan ada yang belum selesai dikerjakan.
BGN juga menegaskan bahwa program ini terus berjalan dan menyasar jutaan penerima manfaat dengan dukungan berbagai mitra seperti TNI AD, kepolisian, dan organisasi kemasyarakatan lain. **
