Penulis: Sanny | Editor: Priyo Suwarno
KREDONES.COM, GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik resmi mengukuhkan Komisi Irigasi periode 2024-2027 sekaligus menggelar sidang pleno pertama di ruang Mandala Bakti Praja, kantor Bupati Gresik, Kamis, 11 September 2025.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan irigasi. Ia berharap kekompakan dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan.
“Saya harap bapak dan ibu semua kompak serta terus berkolaborasi secara terintegrasi. Kekompakan ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo yang saat ini sangat memperhatikan sektor pertanian,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti kebijakan nasional seperti penerapan satu harga gabah. Karena itu, Komisi Irigasi harus bekerja serius, tidak hanya menjaga ketersediaan air, tetapi juga berinovasi.
“Komisi Irigasi harus mampu melihat potensi yang ada, mengembangkan inovasi, serta memiliki peta yang jelas. Dengan demikian, kita tahu wilayah atau saluran irigasi mana yang perlu intervensi,” lanjutnya.
Di tengah isu efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Gresik tetap memberi perhatian pada pembangunan infrastruktur prioritas, terutama di bidang pertanian. Salah satu contohnya adalah pembangunan kolam retensi yang berfungsi menampung air dan mengalirkannya secara efektif ke lahan pertanian yang membutuhkan.
“Kami ingin air dari kolam-kolam retensi dapat disalurkan ke lahan pertanian. Meskipun Gresik dikenal sebagai kota industri, ketahanan pangan harus tetap terjaga,” ujarnya.
Sebagai informasi, Komisi Irigasi periode 2024–2027 beranggotakan 33 orang, terdiri dari 15 unsur pemerintah, 15 unsur non-pemerintah, dan 3 akademisi. Komposisi ini diharapkan mencerminkan kolaborasi antara kebijakan, praktik lapangan, dan kajian ilmiah.
Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Gresik yang baru dilantik, Edy Hadisiswoyo, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan forum ini sebagai ruang komunikasi yang produktif.
“Komisi Irigasi akan bekerja maksimal untuk memastikan pengelolaan air yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Harapan kami, hasil sidang ini menjadi pijakan penting dalam meningkatkan layanan irigasi sekaligus memperkuat sinergi antar instansi,” ujarnya. **
