Penulis: Hermin | Editor: Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM, MALANG– Isu negatif tentang adanya kepentingan politik dalam pemilihan Ketua Kwarcab Pramuka Kota Malang periode 2025-2030,diduga sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang kalah dalam pemilihan ketua pramuka kota Malang beberapa waktu lalu.
Temuan ini disampaikan langsung oleh Koordinator MCC Inspirasi Malang,Safril M,kepada media(1/8/25) di ruang kerjanya
“Terpilihnya kawan Ginanjar (Ginanjar Yoni Pradoyo) sebagai Ketua Kwarcab Pramuka kota Malang,tidak ditemukan adanya pelanggaran regulasi. Memang dalam UU No 12/2010 yang mengatur tentang Gerakan Pramuka telah menyebutkan bahwa Pramuka tidak ditunggangi oleh kepentingan politis.
Kebetulan kawan Ginanjar,memang kader partai politik sekaligus anggota DPRD Kota Malang,tetapi dia juga menjabat sebagai Mabin (Majelis Pembina) Gugus Depan Hidayatul Mubtadi’in Malang. Adanya kekuatiran bahwa pramuka kota Malang akan ditunggangi politik praktis memang beralasan,tetapi alasan itu nanti bisa terbantahkan apabila di kemudian hari sebagai ketua pramuka,dia bisa membuktikan tidak memanfaatkan pramuka untuk agitasi dan propaganda politik praktisnya.
Artinya ketika status dia sebagai kader partai juga anggota DPRD Kota Malang, dianggap mencoreng marwah pramuka adalah statemen yang tidak masuk akal dan diduga kuat dilakukan oleh orang yang kalah telak dalam persaingan pemilihan ketua pramuka itu,sehingga menciptakan fitnah sana sini.
Selanjutnya dikatakan bahwa mengajukan diri mencalonkan ketua pramuka harus pernah ikut pramuka,hal itu juga terlalu mengada-ada karena kita semua tahu jika seluruh rakyat indonesia pernah menjadi anggota pramuka saat sekolah SD, SMP dan SMA.
Jika yang kalah dalam pemilihan itu tetap ngotot berkoar-koar bahwa pramuka kota Malang telah” tercoreng” karena terpilihnya ketua pramuka saat ini,tentu dapat memunculkan indikasi jika yang bersangkutan segaja menyebar isu tersebut untuk menutupi rumor terkait adanya pengurus yang habis masa jabatannya,tetapi masih pengajuan Dana Hibah.
Jadi semuanya murni hanya sekedar pengalihan isu yang disinyalir dilakukan untuk menutupi persoalan yang sebenarnya telah ada,intinya semua hanya persoalan SAFETY EKONOMI pihak yang kalah bersaing” Pungkasnya.***
